6 Fakta Mengejutkan Bagaimana Desa Mampu Menguasai Bisnis Internet Resmi dan Melipatgandakan PADesa

1. Mengapa Internet Desa Bukan Lagi Sekadar Proyek Sosial, Melainkan Tambang Emas Baru

Paradigma transformasi digital di tingkat perdesaan Indonesia telah mengalami pergeseran mendasar. Penyediaan akses internet tidak lagi dipandang sebagai sekadar bantuan sosial pemenuh kebutuhan dasar atau proyek infrastruktur pasif yang bergantung pada hibah pemerintah. Hari ini, penyediaan konektivitas telah bertransformasi menjadi peluang bisnis bernilai tinggi, legal, dan sangat berkelanjutan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Selama ini, tumbuh persepsi publik bahwa mengelola bisnis telekomunikasi di desa itu sangat mahal, rumit secara teknis, dan berisiko tinggi terhadap penyergapan hukum atas tuduhan operasional ilegal. Lantas, bagaimana desa-desa di Indonesia kini mampu mendobrak persepsi tersebut dan tampil secara sah sebagai penyedia jasa internet resmi tanpa melanggar hukum?

Jawabannya terletak pada keterbukaan celah kemitraan strategis dan lahirnya kerangka regulasi terbaru. Mengubah posisi BUM Desa dari sekadar penonton pasif menjadi pemain utama dalam ekosistem telekomunikasi adalah kunci emas untuk mengunci kedaulatan data lokal sekaligus meraih kemandirian finansial desa. Ketika infrastruktur digital dikelola oleh lembaga ekonomi milik desa sendiri, potensi ekonomi digital tidak lagi tersedot keluar menuju korporasi raksasa, melainkan berputar sepenuhnya di dalam desa untuk melipatgandakan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Untuk memahami bagaimana transformasi ini dapat dieksekusi secara aman, legal, dan menguntungkan, mari kita bedah pilar-pilar penting dalam rantai transformasi digital perdesaan berikut ini.

2. Kesepakatan Sosial Adalah “Infrastruktur Pertama” Sebelum Kabel Pertama Terbentang

Sebelum kabel serat optik ditarik atau perangkat pemancar dipasang di lapangan, pilar paling menentukan dalam bisnis internet desa adalah konsensus politik dan sosial lokal. Pengalaman di banyak wilayah menunjukkan bahwa kegagalan proyek digitalisasi desa jarang disebabkan oleh kendala teknis semata, melainkan oleh konflik internal, ketidaksepahaman antar-lembaga desa, serta penolakan warga akibat minimnya transparansi. Oleh karena itu, kesepakatan sosial berfungsi sebagai pilar utama dalam Fase 1 Peta Jalan Transformasi Digital BUM Desa.

Proses krusial ini wajib melewati dua tahapan utama:

  • Sosialisasi Tingkat Desa: Tahap awal untuk membedah kerangka hukum dan regulasi kunci seperti Permenkomdigi No. 15 Tahun 2025 dan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Dalam forum ini, dibahas pula skema pemanfaatan anggaran desa melalui APBDes dan RPJMDes, serta skema kolaborasi antara Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), BUM Desa, dan Internet Service Provider (ISP) Induk.
  • Musyawarah Desa (Musdes): Merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat desa. Musdes berfungsi menyatukan pandangan Pemerintah Desa (Pemdes), BUM Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat. Output wajib dari Musdes adalah kesepakatan resmi dan dukungan tertulis bersama untuk menjalankan unit usaha layanan internet desa.

Pentingnya konsensus politik lokal ini ditegaskan secara tajam dalam prinsip utama transformasi digital perdesaan:

“Jangan mulai membangun kabel sebelum seluruh elemen desa sepakat dalam Musdes. Kesepakatan adalah infrastruktur pertama Anda.”

Dengan terkuncinya kesepakatan sosial dan komitmen politik lokal melalui forum Musdes, langkah selanjutnya adalah menerjemahkan potensi data lapangan menjadi proposal bisnis formal yang siap mengunci alokasi anggaran desa.

3. Mengubah Potensi Lapangan Menjadi Proposal Bisnis yang Mengunci Anggaran Desa

Langkah teknis awal BUM Desa adalah melakukan pemetaan lapangan secara presisi. Bisnis internet desa tidak boleh didasarkan pada asumsi atau perkiraan kasar, melainkan harus berdiri di atas data aktual yang terverifikasi agar proposal bisnis yang disusun benar-benar realistis dan berisiko rendah.

Pemetaan lapangan ini wajib mencakup tiga elemen utama:

  1. Potensi Pelanggan: Menghitung jumlah Kepala Keluarga (KK), mengukur daya beli masyarakat, serta memetakan estimasi kebutuhan bandwidth harian warga.
  2. Kondisi Wilayah: Mengidentifikasi hambatan geografis, kontur tanah, serta jarak pemukiman warga dari kantor BUM Desa.
  3. Kebutuhan Infrastruktur: Mendata secara terperinci kebutuhan fisik seperti tiang tumpu, kabel serat optik, router, dan Optical Distribution Point (ODP box).

Seluruh data hasil pemetaan lapangan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi Proposal Usaha BUM Desa. Dokumen ini menjadi dasar legal bagi Pemerintah Desa untuk menentukan besaran penyertaan modal desa, yang diselaraskan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Secara analisis ekonomi makro perdesaan, proposal ini menjadi instrumen strategis untuk merubah struktur pendapatan desa. Ketergantungan desa pada transfer pusat seperti Dana Desa dan APBDes dapat dikurangi secara bertahap melalui terciptanya pendapatan berulang (recurring income) dari bisnis internet. Proposal Usaha ini menyajikan proyeksi keuangan yang terukur: mencakup estimasi pendapatan harian dan bulanan BUM Desa, kontribusi langsung terhadap peningkatan PADesa, serta penciptaan lapangan kerja teknis baru bagi pemuda lokal. Namun, proposal bisnis yang matang tidak akan memiliki kekuatan operasional tanpa landasan legalitas hukum yang tepat di mata negara.

4. Rahasia Celah Hukum KBLI 61201 vs 61209: BUM Desa Tidak Perlu Jadi ISP Sendiri

Terdapat mitos keliru yang membuat banyak kepala desa ragu untuk melangkah: anggapan bahwa BUM Desa harus menjadi Internet Service Provider (ISP) berlisensi penuh yang membutuhkan modal miliaran rupiah dan izin menteri yang rumit. Faktanya, sistem Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada portal Online Single Submission (OSS) memberikan jalan keluar yang legal, efisien, dan aman melalui dua pilihan model bisnis:

  • KBLI 61201 (Penjualan Kembali Jasa Telekomunikasi): Berfungsi sebagai agen/penjual kembali (reseller) layanan internet langsung ke rumah warga atas nama ISP Induk secara resmi berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Model bisnis ini memiliki tingkat risiko menengah-rendah karena lisensi penyelenggaraan telekomunikasi tetap melekat pada ISP Induk.
  • KBLI 61209 (Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL): Berfokus pada penyediaan, pembangunan, dan penyewaan infrastruktur fisik pasif (seperti tiang, kabel, dan jaringan pembawa mandiri) milik desa kepada pihak ketiga atau ISP.

Syarat mutlak bagi BUM Desa yang memilih salah satu atau kedua jalur tersebut adalah wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) resmi dari sistem OSS.

Parameter EvaluasiKBLI 61201 (Penjualan Kembali Jasa Telekomunikasi)KBLI 61209 (Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL)
Fokus OperasionalMenjual layanan internet langsung (WiFi/FTTH Rumah) ke warga.Penyediaan dan penyewaan infrastruktur fisik pasif jaringan.
Model BisnisBertindak atas nama ISP Induk (Reseller resmi via PKS).Menyewakan tiang, kabel, dan jaringan pasif mandiri milik desa.
Kewajiban MutlakWajib bermitra resmi (PKS) dengan ISP berizin pusat.Koordinasi tata ruang wilayah melalui Peraturan Desa (Perdes).
Tingkat RisikoMenengah-Rendah.Disesuaikan dengan tata kelola aset fisik desa.

Pemahaman mendalam atas perbedaan fungsi KBLI ini menjadi bekal utama bagi BUM Desa saat menavigasi portal perizinan berusaha berbasis risiko di tingkat nasional.

5. Perizinan OSS dan “Komitmen Kritikal” yang Mencegah Penyegelan Usaha

Untuk menjamin legalitas penuh dan menghindari risiko penyegelan usaha oleh otoritas berwenang, BUM Desa wajib menyelesaikan tahapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui portal OSS.

Alur navigasi perizinan OSS terdiri dari empat tahapan terstruktur:

  1. Pendaftaran Akun (Prasyarat Legalitas Kemenkumham): Mengakses portal OSS menggunakan NPWP dan dokumen legalitas BUM Desa. Penetapan status badan hukum BUM Desa dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) merupakan prasyarat mutlak sebelum memulai pendaftaran di OSS.
  2. Input KBLI & Modal Usaha: Memilih kode KBLI yang sesuai (61201 atau 61209), menentukan nilai penyertaan modal, serta mengisikan data lokasi usaha secara presisi.
  3. Pernyataan Komitmen (Langkah Kritis): Menyetujui tiga komitmen hukum utama yang disyaratkan oleh sistem:
    • Mengunggah bukti kerja sama resmi (PKS) dengan ISP Induk.
    • Pernyataan kesanggupan melakukan penyaringan (filtering) konten negatif seperti judi online dan pornografi.
    • Pernyataan kesanggupan mematuhi seluruh regulasi telekomunikasi nasional.
  4. Penerbitan Perizinan Berusaha: Setelah NIB terbit dan seluruh pernyataan komitmen dipenuhi, sistem OSS akan menerbitkan Sertifikat Standar. Dokumen Sertifikat Standar inilah yang melegalkan operasional komersial BUM Desa, sehingga BUM Desa tidak berhenti hanya pada kepemilikan NIB pasif.

Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2025, seluruh pernyataan komitmen di dalam sistem OSS wajib disinkronkan dan dilampirkan secara formal ke dalam dokumen PKS bersama ISP Induk. Selain itu, terdapat prasyarat dokumen fundamental internal yang tidak boleh diabaikan: AD/ART BUM Desa wajib mencantumkan secara eksplisit bidang usaha “Jasa Penjualan Kembali Jasa Telekomunikasi”. Tanpa klausul eksplisit ini, permohonan perizinan pada sistem OSS akan ditolak secara otomatis oleh sistem.

Jika perizinan OSS telah mengamankan BUM Desa dari jerat hukum tingkat nasional, maka instrumen hukum lokal berupa Peraturan Desa dibutuhkan untuk mengamankan wilayah operasional dari persaingan tidak sehat.

6. Yurisprudensi Perdes (Studi Kasus Perdes Bedono & Perdes Kemirigede): Kebijakan “Satu Pintu” Mengunci Monopoli Ruang Desa

Tanpa regulasi di tingkat lokal, jaringan kabel internet di desa sering kali tumbuh secara semrawut, merusak pemandangan, dan rawan memicu konflik antarpenyedia jasa. Di sinilah peran vital Peraturan Desa (Perdes) sebagai benteng hukum tertinggi di wilayah desa.

Bukti riil penerapan payung hukum lokal ini dapat dirujuk pada yurisprudensi berikut:

  • Peraturan Desa Bedono Nomor 2 Tahun 2026 (Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang) tentang Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi Terpadu oleh BUM Desa.
  • Peraturan Desa Kemirigede Nomor 3 Tahun 2026 (Desa Kemirigede, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar) tentang Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi Terpadu oleh BUM Desa.

Dalam konsiderans “Menimbang” dari kedua Perdes tersebut, menetapkan tiga alasan strategis utama:

  1. Wajib mewujudkan tata ruang desa yang rapi, aman, dan estetis melalui pengaturan penggelaran kabel.
  2. Mengoptimalkan potensi ekonomi digital untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa).
  3. Melakukan pemusatan infrastruktur fisik jaringan pada satu pintu (BUM Desa) guna menghindari tumpang tindih penarikan kabel oleh berbagai penyedia jasa secara liar.

Beberapa pasal kunci dalam Perdes tersebut yang mengunci hak kelola ruang desa meliputi:

  • Pasal 2: Menetapkan BUM Desa sebagai pengelola tunggal dan penyedia infrastruktur pasif, serta bertanggung jawab penuh atas pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan jaringan pembawa (backbone dan distribusi) di seluruh wilayah desa.
  • Pasal 3: Mengatur bahwa setiap pemanfaatan tanah desa, jalan desa, atau aset desa oleh pihak ketiga/ISP untuk penggelaran jaringan wajib melalui kerja sama dengan BUM Desa.
  • Pasal 4: Menetapkan sanksi tegas bagi pihak yang melanggar berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan, hingga penertiban/pemotongan kabel secara sah.

sacara analitis, keberhasilan Perdes ini bertumpu pada “Kebijakan Common Header”. Konsep Common Header menetapkan BUM Desa sebagai pengelola tunggal seluruh tiang tumpu dan ruang udara/tanah desa. Tanpa adanya klausul Common Header dalam Perdes, BUM Desa tidak memiliki taring atau dasar hukum yang sah untuk menata, memungut sewa, maupun menertibkan kabel-kabel liar milik penyedia swasta yang melintasi ruang desa.

Kehadiran Perdes ini menyempurnakan 4 Pilar Payung Hukum Digital BUM Desa:

  1. AD/ART BUM Desa: Mandat internal dan wewenang bisnis.
  2. Peraturan Desa: Kebijakan Common Header, tata ruang fisik, dan monopoli satu pintu.
  3. Perizinan OSS: Legalitas usaha berbasis risiko dari negara (NIB & Sertifikat Standar).
  4. PKS dengan ISP: Transfer lisensi teknis dan skema bagi hasil komersial.

Keempat pilar ini saling mengunci agar unit usaha internet BUM Desa beroperasi secara aman dari gangguan hukum maupun persaingan liar.

7. Anatomi Jaringan dan Pembagian Hasil 65:35: Siapa Dapat Apa dan Siapa Bayar Apa?

Setelah fondasi hukum berdiri kokoh, pembagian peran teknis dan transparansi finansial antara BUM Desa dan ISP Induk dituangkan secara detail di dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

A. Anatomi Jaringan Fisik & Batas Kelola

Titik pemisah antara jaringan ISP dan BUM Desa dibatasi secara tegas oleh Titik Demarkasi (Point of Presence / PoP) yang ditempatkan di Kantor BUM Desa:

  • Area Kelola ISP (Penyedia Jasa): Kabel Fiber Backbone, kapasitas bandwidth, serta sistem penagihan pusat (billing system) disediakan penuh oleh ISP. Sesuai standar regulasi telekomunikasi, unit usaha ini wajib menggunakan IP Publik dan ASN (Autonomous System Number) resmi yang sepenuhnya milik ISP penyelenggara. BUM Desa wajib memberikan akses bagi teknisi ISP ke ruang PoP untuk keperluan audit keamanan teknis.
  • Area Kelola BUM Desa (Lokal): Perangkat di kantor (Router Mikrotik, OLT GPON), jaringan distribusi lokal (Optical Distribution Point / ODP Box), tiang desa, hingga sambungan ke rumah pelanggan (Fiber to the Home / FTTH) dioperasikan dan dirawat harian oleh teknisi BUM Desa.

Aturan Kepemilikan Aset: Seluruh aset fisik jaringan yang dibangun oleh BUM Desa (tiang dan kabel distribusi) TIDAK beralih kepemilikannya kepada ISP Induk akibat adanya perjanjian kemitraan ini.

B. Skema Pembagian Hasil Komersial & Operasional

Dari total pembayaran bulanan pelanggan (100% Revenue), pembagian hasil komersial diatur secara proporsional:

  • 65% Hak BUM Desa: Dialokasikan untuk biaya operasional lokal, gaji teknisi desa, perawatan jaringan distribusi, dan setoran langsung ke PADesa.
  • 35% Hak ISP Induk: Dialokasikan untuk pasokan bandwidth, perawatan jaringan backbone, sewa sistem penagihan, serta dukungan teknis tingkat lanjut.

C. Kewajiban Finansial Negara & Operasional Harian

Setiap transaksi telekomunikasi dipotong kewajiban finansial negara sebesar total 1,75% dari total pendapatan operasional, yang terdiri dari:

  • 0,50% Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi.
  • 1,25% Iuran Universal Service Obligation (USO) untuk pembiayaan pemerataan jaringan daerah 3T yang dikelola BAKTI.

Penyetoran BHP dan USO ke kas negara dilakukan langsung oleh ISP Induk selaku pemegang izin resmi penyelenggara, yang perhitungannya telah disinkronkan ke dalam skema bagi hasil PKS.

Untuk tata kelola operasional harian:

  • Standar Merek (Branding): Identitas ISP digunakan sebagai merek utama, sedangkan BUM Desa dapat ditambahkan sebagai merek pendamping (Co-branding) sesuai kesepakatan PKS.
  • Sistem Penagihan (Billing): Invoice resmi diterbitkan atas nama ISP Induk, sementara penerimaan pembayaran dibukukan secara sah langsung ke rekening BUM Desa.
  • Manajemen Pelanggan: Untuk layanan internet rumah berbasis fiber optik, cukup dilakukan pendataan identitas KTP/KK sesuai SOP ISP (perekaman biometrik wajah hanya diwajibkan untuk pelanggan jaringan seluler).
  • Izin Infrastruktur Fisik: Apabila penggelaran kabel melintasi jalan raya atau fasilitas umum di luar kewenangan aset desa, BUM Desa wajib mengurus izin perlintasan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU).

8. Dari Pengelola Kabel Pasif Menjadi Raksasa Digital Desa

Menyelesaikan cetak biru transformasi digital melalui langkah-langkah di atas mengubah BUM Desa secara radikal. Desa tidak lagi menjadi penonton pasif atau sekadar penyedia tiang tumpu bagi korporasi swasta luar, melainkan telah bertransformasi menjadi pelaku usaha digital yang sah, mandiri, dan berdaulat atas wilayahnya sendiri.

Dampak jangka panjang dari kemandirian ini sangat nyata: terciptanya lapangan kerja teknis baru bagi pemuda desa, terwujudnya pendapatan berulang (recurring income) yang melipatgandakan PADesa secara berkelanjutan, serta terkuncinya kedaulatan data dan ekonomi masyarakat lokal. Langkah pertama yang harus diambil oleh pengurus BUM Desa dan Pemerintah Desa hari ini sangat jelas: segera jadwalkan Sosialisasi Tingkat Desa dan mulailah memetakan potensi infrastruktur fisik di wilayah Anda.

Di tengah arus digitalisasi nasional yang bergerak begitu cepat, apakah desa Anda akan tetap menjadi penonton dan pasar pasif bagi raksasa telekomunikasi, atau siap mengambil alih kendali dan menjadi pemilik sah atas infrastruktur digitalnya sendiri?

Kedaulatan Digital dari Pinggiran: Mengapa Internet Desa Adalah “Tambang Emas” Baru yang Tersembunyi

Di pusat Jakarta, kita mungkin sedang berdebat tentang efisiensi jaringan 5G atau gaya hidup gigabit society. Namun, melangkah sedikit lebih jauh ke tepian negeri, realitanya sungguh kontras. Berdasarkan data Podes 2024, terdapat 17.273 desa di wilayah tengah dan timur Indonesia yang belum terjangkau internet memadai. Bahkan, 70,64% desa di daerah tertinggal masih berjuang tanpa sinyal kuat, dengan 7.400 desa/kelurahan yang benar-benar “gelap” dari jaringan 4G.

Inilah yang disebut sebagai “Paradoks Pembangunan Desa.” Di satu sisi, kebutuhan akses informasi sangat krusial untuk memutus isolasi, namun di sisi lain, desa sedang dihantam krisis fiskal akibat pemangkasan anggaran Dana Desa yang memaksa banyak proyek vital tertunda. Namun demikian, kita bisa melihat celah ini bukan sekadar lubang pembangunan, melainkan peluang ekonomi masif. Menunggu bantuan pusat tidak lagi cukup. Desa harus berani melangkah membangun “mesin pencetak uang” sendiri melalui kedaulatan konektivitas.

Selama ini, masyarakat menganggap bisnis internet adalah domain eksklusif korporasi telekomunikasi raksasa dengan modal triliunan. Mitos itu kini telah runtuh. Tim Pengembangan Teknologi Digital, Pusat Daya Saing (PUSDAING) Badan Pengembangan Informasi (BPI) Kementerian Desa Pembangungan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) pada September 2026 menyelenggarakan Rapat Penyusunan Model Penguatan Peran BUMDes Dalam Penyediaan dan Jasa Jual Kembali Layanan Internet Desa. Kegiatan ini mengundang berbagai pihak sebagai narasumber, yaitu Falatehan, S.T., M.Ti. (Kementerian Komdigi), Tambang Aji Sasmita (Koordinator APJATEL Wilayah III Jawa Timur), dan Hamzah Fathoni (Ketua Bidang Program Relawan TIK Indonesia), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kini memiliki legalitas penuh untuk menjadi pemain di industri ini.

Kuncinya ada pada skema “Jasa Jual Kembali” yang sah secara hukum. BUMDes cukup mendaftarkan diri melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan kode KBLI yang tepat. Secara teknis, minimal BUMDes mengantongi KBLI 61999 (Aktivitas Telekomunikasi Lainnya) atau 61209, dengan tambahan kode komplementer seperti 61202 yang dulu 61994. Dengan menggandeng Penyelenggara Jasa Internet (ISP) resmi, desa bukan lagi sekadar penonton, melainkan pemilik kedaulatan digital di wilayahnya sendiri.

Yang paling menarik dari model bisnis ini—dan mungkin akan mengejutkan para perangkat desa—adalah skema bagi hasilnya. Di tengah pemangkasan Dana Desa, Program Konektivitas Mandiri menawarkan aliran pendapatan yang sangat sehat bagi Pendapatan Asli Desa (PADes).

Mari kita bedah strukturnya berdasarkan simulasi harga layanan per pelanggan sebesar Rp100.000:

Komponen Biaya / Bagi HasilPersentaseNilai Rupiah (Net)
Harga Konsumen100%Rp100.000,00
Pajak (PPN 11%)Rp11.000,00
Biaya BHP USO* (1,75%)Rp1.750,00
Nilai Bersih (Net Value)Rp87.250,00
BUMDes (Porsi Desa)65%Rp56.712,50
Pemegang Izin ISP (Layanan)30%Rp26.175,00
Pemegang Izin Jartaplok** (Jaringan)5%Rp4.362,50

*BHP USO (Biaya Hak Penyelenggaraan Universal Service Obligation) adalah kontribusi wajib untuk pembangunan telekomunikasi nasional. **Jartaplok (Jaringan Tetap Lokal) adalah infrastruktur kabel fisik di tingkat lokal.

Dengan mengantongi 65% dari pendapatan bersih, BUMDes memiliki kekuatan fiskal baru untuk membiayai program sosial atau infrastruktur desa tanpa harus selalu bergantung pada transfer dana pusat.

Sudah saatnya berhenti melihat internet sebagai biaya operasional (pengeluaran), melainkan sebagai aset investasi produktif.

“Desa membutuhkan mesin pencetak pendapatan baru yang bertumpu pada aset masa depan: Konektivitas.”

Analisis data menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki fundamental keuangan yang kokoh. Untuk membangun jaringan mandiri, diperlukan investasi modal atau CAPEX sebesar Rp178.354.772. Dengan asumsi moderat sebanyak 150 pelanggan (gabungan rumah tangga, sekolah, dan instansi), pengembalian modal atau Return on Investment (ROI) dapat dicapai dalam waktu 34 bulan. Angka ini jauh lebih rasional dan stabil dibandingkan banyak jenis usaha BUMDes tradisional lainnya.

Program ini bukan sekadar tentang agar warga bisa menonton video tanpa buffering. Infrastruktur ini adalah fondasi bagi ekosistem desa cerdas yang akan mengakselerasi sektor-sektor kritis:

  • Pertanian: Memutus rantai tengkulak dengan menghubungkan petani langsung ke pasar online dan memberikan data cuaca presisi.
  • Perdagangan: Produk kerajinan lokal kini memiliki panggung global melalui promosi digital dan akses marketplace.
  • Pendidikan: Tidak ada lagi siswa yang tertinggal karena sulitnya akses bahan ajar digital; kesetaraan kualitas pendidikan kini bisa dijangkau dari pelosok.
  • Kesehatan: Layanan telemedicine atau konsultasi jarak jauh menjadi penyelamat bagi warga desa yang jauh dari rumah sakit kota.

Kunci keberlanjutan teknologi ini adalah Rencana Kerja Usaha Bersama (RKUB). Ini adalah gerakan kolektif, bukan proyek sektoral. Model ini mensinergikan Kemendes PDT sebagai regulator, Komdigi (BAKTI) sebagai penyedia dukungan program, Mitra Jaringan sebagai penyedia backbone teknis, serta Relawan TIK yang bertugas mengedukasi SDM lokal agar mampu mengelola jaringan secara mandiri. Kolaborasi ini memastikan bahwa saat terjadi kendala teknis, desa tidak berjalan sendirian.

Kedaulatan digital bukan lagi sekadar impian visioner, melainkan langkah konkret yang sudah direstui regulasi dan didukung oleh hitungan ekonomi yang matang. Kita telah melihat bagaimana internet bisa berubah dari sekadar “fasilitas” menjadi “tambang emas” yang memakmurkan masyarakat akar rumput.

Implementasi Digitalisasi Desa Resmi Dilaporkan kepada Bupati

Kanigoro | Kabupaten Blitar – Langkah nyata mewujudkan Misi Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 menuju desa berdaya dan berjaya, yang berbasis digital kian menunjukkan hasil konkret. Pada hari Senin, 13 Juli 2026, bertempat di Ruang Transit Kantor Bupati Blitar, Kacamatan Kanigoro, telah dilaporkan Implementasi Awal Digitalisasi Desa langsung kepada Bupati Blitar.

Laporan ini menyajikan keberhasilan fase piloting (proyek percontohan) yang telah berjalan sukses di tiga desa ekosistem digital, sekaligus menjadi fondasi kuat untuk akselerasi program pembangunan daerah berbasis data mikro dan layanan publik.

Proyek percontohan ini mengambil lokus di tiga desa dengan karakteristik dan inovasi unggulan masing-masing:

(1) Desa Wates (Kecamatan Wates): Fokus pada integrasi data mikro dan pengembangan fitur aplikasi pelayanan online.
(2) Desa Sawentar (Kecamatan Kanigoro): Transformasi pendataan mikro potensi desa, SDG’s dan masyarakat.
(3) Desa Kemirigede (Kecamatan Kesamben): Menjadi pelopor integrasi Sistem Informasi Data Mikro (SITAKRO), fitur aplikasi layanan online dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) berbasis “Srikandi” serta infrastruktur dengan pembangunan dan tata kelola jaringan internet mandiri yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hamzah Fathoni, Pengurus Pusat RTIK Indonesia

Keberhasilan di tiga desa ini ditopang oleh 5 Pilar Utama Hubungan Ekosistem Digital Desa yang dilaporkan kepada Bupati:

1. Program Konektivitas Mandiri

Mengatasi kendala blank spot dan keterbatasan akses, program ini mendorong pembangunan infrastruktur dan tata kelola Jaringan Internet Desa yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes. Internet bukan lagi komoditas asing, melainkan aset desa untuk kemandirian ekonomi.

2. Pendataan Mikro Desa (SITAKRO)

Implementasi Sistem Informasi Data Mikro (SITAKRO) menjadi kunci dari ketepatan kebijakan. Melalui SITAKRO, desa memetakan potensi lokal, kondisi sosial-ekonomi warga, hingga profil pertanian secara presisi by name, by address.

3. Aplikasi Layanan Desa Berbasis SITAKRO

Data mikro yang akurat dari SITAKRO langsung dikonversikan menjadi mesin penggerak pelayanan publik. Warga kini dapat mengakses layanan surat-menyurat dan administrasi kependudukan secara online, cepat, dan transparan tanpa birokrasi yang berbelit.

4. Pengembangan BUMDes Berbasis Digital

BUMDes bertransformasi menjadi korporasi desa digital. Selain mengelola bisnis internet desa, platform digital digunakan untuk memperluas pasar produk UMKM unggulan desa dan modernisasi unit usaha lainnya.

5. Peningkatan Kapasitas Aparatur & Literasi Digital Masyarakat

Teknologi hanya alat; manusia adalah penggeraknya. Pilar kelima ini berfokus pada pelatihan intensif bagi perangkat desa agar cakap mengoperasikan sistem, serta edukasi literasi digital bagi masyarakat agar bijak dan produktif memanfaatkan internet.

Bagus Winarko, Kepala BLSDM Komdigi Jatim

Keberhasilan implementasi di lapangan tidak lepas dari sinergi multipihak. Program ini dikawal ketat dan didukung penuh oleh jajaran ahli dari Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BPSDM Komdigi) Jawa Timur, BAKTI Kominfo Wilayah Kerja (Wilker) IV Surabaya, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), serta pendampingan langsung oleh rekan-rekan Relawan TIK Indonesia utamanya Cabang Kabupaten Blitar.

Melihat dampak positif dan kesiapan sistem yang telah diuji di 3 desa piloting, Bupati Blitar memberikan apresiasi tinggi dan arahan strategis untuk segera melakukan perluasan dampak.

Taruna Perdana Adi, Kepala Kantor Wilker IV BAKTI Komdigi Surabaya

Sebagai langkah replikasi fase pertama, program Digitalisasi Desa berbasis 5 pilar ini akan direplikasi secara bertahap, dimana pada Tahap awal (2026-2027) di 10 Desa di wilayah Kecamatan Kesamben yang ditopang oleh pembangunan backbone kabel Fiber Optic (FO) intranet pemerintah Kabupaten Blitar yang melintasi Kecamatan Wlingi, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Kesamben, dan Kecamatan Selorejo. Akan dilanjutkan Proses replikasi di 220 Desa di wilayah 22 kecamatan, yang akan mengadopsi best practice dari Desa Wates, Sawentar, dan Kemirigede, dengan penyesuaian kearifan lokal masing-masing desa di Kesamben dan kecamatan lainnya.

Dengan laporan awal ini, cetak biru (blueprint) menuju Blitar Smart Region bukan lagi sekadar dokumen di atas meja, melainkan gerakan nyata yang dimulai dari pinggiran—dari desa, oleh desa, dan untuk kemakmuran Kabupaten Blitar.

Penguatan Model Bisnis dan Transformasi Digital BUMDes Sejahtera Kemirigede untuk Pertumbuhan Ekonomi Desa Wisata Berbasis Kemitraan

Desa Kemirigede, Blitar — (17/05/2026) Program Penguatan Model Bisnis dan Transformasi Digital BUMDes Sejahtera Kemirigede resmi bergulir sebagai wujud nyata sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat desa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis kemitraan. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Kemirigede, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan difasilitasi oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Indonesia.

Program ini bukan sekadar pendampingan biasa. Ia dirancang secara khusus sebagai bagian dari hilirisasi hasil riset perguruan tinggi yang sebelumnya telah dikembangkan dalam bidang bisnis digital, pemetaan potensi ekonomi desa, transformasi digital UMKM, hingga penguatan model bisnis berbasis data. Melalui kegiatan ini, temuan-temuan akademik diterapkan secara langsung untuk membantu pengembangan desa wisata agar memiliki tata kelola yang lebih modern, adaptif, dan berkelanjutan.

Kolaborasi ini menghadirkan tim dari UPN Veteran Jawa Timur dan Universitas Nahdlatul Ulama (NU) Blitar yang bekerja bersama pemerintah desa dan pengelola BUMDes Sejahtera Kemirigede dalam satu ekosistem pendampingan yang terintegrasi.

Saat ini, Relawan TIK bersama tim dari kedua perguruan tinggi, pemerintah desa, dan pengelola BUMDes tengah melaksanakan pemetaan ulang potensi wisata Desa Kemirigede. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memfinalisasi titik-titik unggulan wisata desa yang nantinya akan menjadi fondasi pengembangan ekosistem wisata berbasis masyarakat.

Selain pemetaan potensi, tim juga menyelenggarakan forum diskusi bersama mitra desa untuk menyusun arah pengembangan model bisnis desa wisata yang lebih terintegrasi. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan konektivitas yang kuat antara sektor wisata, UMKM desa, promosi digital, dan penguatan branding kawasan wisata Kemirigede.

Dalam program ini, transformasi digital menjadi salah satu fokus utama pengembangan BUMDes dan desa wisata. Hamzah Fathoni, Pengurus Pusat Relawan TIK Indonesia, menegaskan bahwa digitalisasi desa wisata merupakan kebutuhan mendesak agar potensi desa dapat dikenal lebih luas dan memiliki daya saing di era ekonomi digital. “Desa wisata saat ini tidak cukup hanya memiliki potensi alam, tetapi juga perlu membangun identitas digital dan sistem bisnis yang berkelanjutan”, tegasnya.

Transformasi digital yang sedang dirancang dalam program ini mencakup lima aspek strategis:

  • Penguatan branding desa wisata — membangun identitas visual dan narasi yang kuat untuk kawasan wisata Kemirigede.
  • Pemetaan digital potensi wisata — pendataan dan visualisasi geospasial titik-titik unggulan desa secara digital.
  • Strategi promosi berbasis media sosial — pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan pemasaran wisata.
  • Pengembangan model bisnis digital — perancangan sistem bisnis BUMDes yang berbasis teknologi dan data.
  • Integrasi data wisata desa — pengelolaan data wisata secara terpusat untuk pengambilan keputusan berbasis bukti.

Dengan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan kementerian, perguruan tinggi, relawan tik, pemerintah desa, dan pengelola BUMDes, program ini diharapkan menjadi model percontohan pengembangan desa wisata berbasis digital di Jawa Timur maupun Nasional. Pendekatan holistik yang menggabungkan kekuatan riset akademik dan kebutuhan riil masyarakat desa diyakini mampu menciptakan ekosistem wisata yang mandiri, berdaya saing, dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi seluruh warga Desa Kemirigede.

Keberhasilan program ini pada akhirnya tidak hanya akan diukur dari angka kunjungan wisata, tetapi dari sejauh mana masyarakat Kemirigede mampu menjadi pelaku utama dalam ekosistem ekonomi digital desanya sendiri.

Rapat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Model Inovasi Peningkatan Daya Saing Desa

JAKARTA – Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal (BPI), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Republik Indonesia, menggelar rangkaian kegiatan strategis guna memperkuat kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Acara berskala nasional ini diselenggarakan selama empat hari, mulai Senin (18/5) hingga Kamis (21/5), bertempat di éL Hotel Jakarta, Kelapa Gading.

Rangkaian acara resmi dibuka pada Senin sore (18/5) oleh Kepala BPI Desa PDT, Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.Si., CIGS. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya akselerasi transformasi digital dan inovasi bisnis di tingkat desa demi mewujudkan kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan.

“Desa harus mampu adaptif terhadap perkembangan teknologi dan jeli melihat potensi lokal. Melalui penguatan kelembagaan dan pemanfaatan teknologi informasi, BUM Desa dapat menjadi motor penggerak utama perekonomian di daerah tertinggal maupun berkembang,” ujar Mulyadin Malik.

Memasuki hari kedua, Selasa (19/5), dinamika kegiatan semakin intensif dengan dibagi menjadi tiga ruangan diskusi paralel (Desk 1, 2, dan 3) yang menghadirkan berbagai pakar sebagai narasumber.

Pada Desk 3, diskusi secara khusus membedah langkah taktis pemanfaatan teknologi digital dan tata kelola bisnis pariwisata desa. Dipandu oleh Farida Yustina Noer Fathoni Putri, S.H., M.H. (Tim Substansi Pengembangan Teknologi Digital/PTD) selaku moderator, sesi ini menghadirkan dua pakar di bidangnya:

Materi 1: Penguatan Peran BUM Desa dalam Penyediaan dan Jasa Jual Kembali Layanan Internet di Desa
Disampaikan oleh Hamzah Fathoni, Direktur Utama PT. Starway Ciptaindo Abadi sekaligus Ketua Bidang Program Pengurus Pusat Relawan TIK Indonesia. Hamzah Fathoni memaparkan potensi regulasi dan peluang bisnis bagi BUM Desa untuk bertindak sebagai pemilik dan pengelola tunggal infrastruktur jaringan internet di desa untuk layanan internet. Langkah ini dinilai strategis untuk mengatasi blank spot sekaligus membuka keran pendapatan baru bagi desa.

Materi 2: Strategi Penguatan Kelembagaan BUM Desa Wisata Melalui Pendekatan Business Model Canvas (BMC)
Disampaikan oleh Sugiarto, S.Kom., M.Kom., CITAP, akademisi dan Dosen Pengajar Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur. Sugiarto membedah bagaimana BUM Desa Wisata dapat memetakan kekuatan, target pasar, dan struktur biaya secara terukur menggunakan metode BMC, sehingga pengelolaan destinasi wisata desa tidak sekadar berjalan, namun juga kompetitif dan profitabel.

Diskusi interaktif pada Desk 3 ini memicu antusiasme tinggi dari para peserta yang terdiri dari Tim Substansi Pengembangan Teknologi Digital/PTD dan beberapa Unit kerja lintas direktorat Kementerian Desa PDT terutama yang berkaitan dengan pembinaan BUM Desa. Rangkaian kegiatan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret serta rencana aksi hingga penutupan acara pada Kamis, 21 Mei 2026.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, akademisi, dan praktisi industri, Kementerian Desa dan PDT optimis kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat secara signifikan dan merata.

Relawan TIK Ajukan Policy Brief: Strategi Digitalisasi Desa Dalam Mewujudkan Misi Pembangunan Kabupaten Blitar 2025-2029

KANIGORO – Pemerintah Kabupaten Blitar memperkuat langkah strategis dalam mewujudkan misi pembangunan periode 2025-2029 melalui transformasi digital di level desa. Hal ini ditegaskan dalam pertemuan khusus pembahasan penguatan perumusan kebijakan berbasis policy brief yang diajukan oleh Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Indonesia, bertempat di Ruang Rapat Candi Simping, Lantai 2 Kantor Bupati Blitar, Rabu (08/04/2026).

Acara yang dimulai pukul 10.00 hingga 12.30 WIB ini dihadiri langsung oleh pimpinan tertinggi Kabupaten Blitar, Bupati Drs. Rijanto, M.M., dan Wakil Bupati H. Beky Hardiansyah. Turut mendampingi Sekda Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, S.Sos., M.Si., jajaran Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas Kominfotiksan, serta Kepala Dinas PMD. Kehadiran Kepala Desa Kemirigede, Wates, dan Sawentar juga memberikan perspektif implementatif dalam diskusi tersebut.

Paparan utama disampaikan oleh Hamzah Fathoni, Ketua Bidang Program Pengurus Pusat Relawan TIK Indonesia, yang juga sekaligus Ketua Umum Relawan TIK Cabang Kabupaten Blitar. Policy brief ini merupakan laporan hasil tindak lanjut dari paparan awal “Mewujudkan misi pembangunan Kabupaten Blitar 2025 – 2029 dengan pendekatan desa cerdas” yang sebelumnya telah disampaikan di Pendopo Ronggo Hadi Negoro pada 24 April 2025 lalu.

Dalam narasinya, Hamzah Fathoni menekankan bahwa digitalisasi desa merupakan pilar utama dalam menyelaraskan pembangunan daerah dengan regulasi nasional.

“Berpijak pada riset berbasis sains data dan sistem informasi geografis (Cloud-Based GIS), policy brief ini mengintegrasikan arah kebijakan nasional dari RPJPN 2025-2045 hingga regulasi sektoral Permendesa PDT Nomor 11 Tahun 2025. Inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk mentransformasi tata kelola desa di Kabupaten Blitar menjadi entitas yang tangkas, tepat guna, dan terpercaya“, dijelaskan lebih lanjut Hamzah Fathoni.

Dalam paparan tersebut, terdapat empat poin krusial yang menjadi landasan usulan kebijakan bagi Pemkab Blitar:
1) Penyelarasan Regulasi: Mengintegrasikan 12 rencana aksi Kemendes PDT, dan Permenkomdigi terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ke dalam program kerja daerah.
2) Renstra Kemendesa 2025–2029: Menjadikan digitalisasi sebagai alat pengentasan kemiskinan dan penguatan BUMDes agar desa di Blitar mampu menjadi desa mandiri yang berkelanjutan.
3) Optimalisasi Dana Desa 2026: Mendorong pemanfaatan Dana Desa (khususnya poin ke-7) untuk pembangunan infrastruktur teknologi yang tepat guna.
4) Kemandirian Infrastruktur: Mendorong pembangunan jaringan internet mandiri desa di mana BUMDes berperan sebagai pemilik tunggal, guna mendukung layanan administrasi online dan interoperabilitas data.

Selain aspek infrastruktur, policy brief tersebut menyoroti pentingnya Literasi Digital yang inklusif, mencakup sektor pemerintahan, pendidikan, pelaku usaha, hingga masyarakat umum dan kelompok disabilitas.

Dalam paparannya di hadapan Bupati dan jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Hamzah Fathoni merinci enam poin program strategis yang menjadi tulang punggung digitalisasi desa di Kabupaten Blitar. Keenam poin ini dirancang untuk memastikan desa tidak hanya menjadi objek teknologi, tetapi menjadi subjek yang mandiri secara infrastruktur dan data.

1. Konektivitas Mandiri melalui Jaringan Internet Desa

Program ini mendorong desa untuk memiliki Infrastruktur Jaringan Internet secara Mandiri. Bukan sekadar menyediakan Wi-Fi gratis, melainkan membangun kedaulatan akses internet yang dikelola secara profedional dan Business oriented. Hal ini untuk memastikan seluruh pelosok desa, termasuk wilayah blank spot, dapat terhubung internet sehingga layanan publik tanpa hambatan teknis.

2. Standarisasi Layanan Administrasi Online Berbasis Data

Transformasi layanan publik diarahkan pada sistem Administrasi Online Berbasis Data. Dengan sistem ini, surat-menyurat dan permohonan dokumen kependudukan dapat diproses lebih cepat, akurat, dan transparan. Digitalisasi ini bertujuan memangkas birokrasi, sehingga warga tidak perlu lagi berulang kali datang ke kantor desa untuk urusan yang bisa diselesaikan melalui gawai.

3. Optimalisasi Platform SIDEKA-NG dari Kementerian Komdigi

Dalam hal tata kelola informasi, Relawan TIK mendorong penggunaan platform SIDEKA-NG (Sistem Informasi Desa dan Kawasan New Generation) yang disediakan oleh Kementerian Komdigi.

“Penggunaan SIDEKA-NG memastikan adanya standarisasi pembangunan dan tata kelola Website Desa milik pemerintah secara mudah dan tanpa biaya. Ini memudahkan integrasi informasi dari tingkat desa hingga ke level nasional secara real-time,” tegas Hamzah Fathoni.

4. Literasi Digital Inklusif di Berbagai Sektor

Menyadari bahwa teknologi hanyalah alat, program ini menekankan pada Peningkatan Kapasitas dan Literasi Digital. Kegiatan ini menyasar empat pilar utama:
1) Sektor Pemerintahan: Penguatan skill digital bagi perangkat desa.
2) Sektor Pendidikan: Pendampingan bagi tenaga pendidik dan siswa.
3) Sektor Usaha & Disabilitas: Pemberdayaan UMKM desa dan memastikan aksesibilitas digital bagi penyandang disabilitas.
4) Sektor Masyarakat Umum: Edukasi keamanan siber dan etika digital bagi masyarakat luas.

5. Pendataan Desa dan Interoperabilitas Data

Fokus kelima adalah Pengembangan Interoperabilitas Data. Melalui pendataan desa yang presisi, data desa (SDGs Desa) dapat “berbicara” dengan data sektoral lainnya. Hal ini memungkinkan pengambilan kebijakan oleh Bupati Blitar menjadi lebih tepat sasaran, terutama dalam penyaluran bantuan sosial maupun perencanaan pembangunan infrastruktur desa.

6. Kemandirian Ekonomi: BUMDes sebagai Pemilik dan Pengelola Tunggal Infrastruktur Jaringan Internet di Desa

Poin terakhir yang menjadi terobosan adalah penguatan Bisnis BUMDes. Relawan TIK mengusulkan agar BUMDes menjadi Pemilik Tunggal Jaringan Internet di Desa. Dengan model ini, unit usaha desa dapat bertindak sebagai pengelola layanan internet (ISP), sehingga keuntungan dari biaya langganan internet warga kembali menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dapat digunakan untuk pembangunan desa kembali.

Dengan penguatan pada enam pilar tersebut, diharapkan Kabupaten Blitar mampu melompati batasan konvensional dan menjadi pelopor digitalisasi desa sesuai konsep dan kebijakan pemerintah secara nasional.

Bupati Blitar, Drs. Rijanto, M.M., menyambut baik usulan ini sebagai langkah konkret untuk memastikan visi pembangunan 2025-2029 tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi dirasakan langsung oleh masyarakat desa melalui pelayanan publik yang cepat dan transparan.

Pertemuan ini ditutup dengan komitmen bersama antara jajaran OPD terkait dan Relawan TIK untuk mengawal implementasi integrasi data dan pengembangan ekosistem digital desa di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.

Pemetaan Lokus Piloting Program Konektivitas Mandiri di 13 Desa Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara

Buton Utara – Upaya pengentasan kesenjangan digital di wilayah pelosok Sulawesi Tenggara terus dilakukan. Melalui pertemuan daring pada hari ini (23/02/2026), Relawan TIK Indonesia dan Kemendes PDT bersama Camat dan Kades melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) secara daring untuk menindaklanjuti rencana besar pembangunan infrastruktur internet desa secara mandiri di Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kecamatan Bonegunu memiliki posisi geografis strategis karena dilalui oleh jalur kabel serat optik (Fiber Optic) Palapa Ring Area Tengah. Namun, keberadaan jalur internasional ini belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa karena adanya “mata rantai yang terputus” (missing link) antara kabel utama dengan distribusi ke rumah tangga.

Program Konektivitas Mandiri hadir untuk menjembatani kesenjangan ini melalui kolaborasi investasi antara penyedia jasa internet (ISP) lokal dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Inti dari program ini adalah mengoptimalkan infrastruktur Palapa Ring yang melintasi wilayah tersebut namun selama ini belum terserap maksimal hingga ke rumah tangga desa. Program ini mengusung konsep gotong royong dengan skema kerja sama investasi antara Internet Service Provider (ISP) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam skema ini, ISP lokal akan difasilitasi untuk menggunakan jalur backbone serat optik Palapa Ring guna menarik sumber internet (NOC) menuju titik distribusi (POP) di pusat kecamatan dan desa. Selanjutnya, BUMDes akan berperan aktif dalam investasi perluasan infrastruktur jaringan distribusi ke seluruh wilayah desa.

Berdasarkan hasil koordinasi, terdapat tiga poin utama yang menjadi potret kondisi di lapangan:

AspekDeskripsi
KekuatanWilayah Kecamatan Bonegunu secara geografis dilalui oleh jalur utama (backbone) Palapa Ring.
KelemahanKeterbatasan ISP lokal yang mau investasi untuk melakukan penarikan kabel distribusi dari jalur utama ke pemukiman penduduk.
PeluangTerbukanya ruang kerjasama investasi di mana BUMDes dapat mendanai infrastruktur jaringan distribusi desa, sehingga menciptakan unit usaha baru yang berkelanjutan.

Camat Bonegunu, Dasminkioko, menyambut baik langkah konkret ini. Menurutnya, kemandirian internet bukan sekadar soal sinyal, melainkan tentang kedaulatan ekonomi desa melalui BUMDes.

“Dengan adanya sinergi antara Kemendesa, Relawan TIK, BAKTI Komdigi dan ISP, kita berharap tidak ada lagi istilah ‘blank spot’ di Bonegunu. BUMDes tidak hanya menjadi penonton, tapi menjadi pemilik infrastruktur di daerahnya sendiri,” ujarnya dalam pertemuan tersebut.

Program ini diharapkan dapat menjadi pilot project bagi wilayah lain di Sulawesi Tenggara dalam memanfaatkan infrastruktur strategis nasional untuk kesejahteraan masyarakat lokal.

Alur Implementasi Teknis & Kerjasama

Implementasi dibagi menjadi tiga lapis infrastruktur utama:
(1) Hulu (High Speed Backbone): Penarikan bandwidth dari NOC Palapa Ring oleh ISP Lokal mitra.
(2) Tengah (Point of Presence – POP): Pembangunan titik distribusi utama di Pusat Kecamatan Bonegunu. Dari sini, sinyal didistribusikan ke POP di masing-masing desa.
(3) Hilir (Last Mile): BUMDes berinvestasi pada kabel optik yang masuk ke pemukiman warga. BUMDes bertindak sebagai pemilik infrastruktur pasif, sementara ISP sebagai penyedia layanan dan legalitas operasional.

Penentuan Lokus Desa (Prioritas)

Berdasarkan kedekatan dengan jalur kabel Palapa Ring, berikut adalah kriteria penentuan lokus di Kecamatan Bonegunu:
(1) Lokus Utama (Hub): Desa yang berada di pusat keramaian atau dekat dengan akses jalan poros provinsi (jalur kabel utama) untuk dijadikan titik POP Kecamatan. (2) Lokus Distribusi: Desa-desa seperti Desa Bonegunu, Desa Koboruno, dan Desa Rante Gola (serta desa lainnya) yang akan memetakan area pemukiman padat untuk instalasi kabel distribusi oleh BUMDes.

Model Bisnis Gotong Royong

ISP Lokal: Bertanggung jawab atas ketersediaan Internet Dedicated, manajemen jaringan, izin kementerian (Komdigi), dan Customer Service.
BUMDes: Berinvestasi pada kabel fiber optik, tiang, dan perangkat distribusi di desa. BUMDes mendapatkan bagi hasil (revenue sharing) dari setiap pelanggan yang aktif di desanya.
Masyarakat: Mendapatkan akses internet stabil dengan harga terjangkau (tarif desa) yang dikelola oleh lembaga milik desa sendiri.

Program ini mengubah peran desa dari sekadar “konsumen” menjadi “pemilik infrastruktur”. Dengan memanfaatkan jalur Palapa Ring yang sudah ada, Kecamatan Bonegunu berpotensi menjadi pionir kemandirian digital di Buton Utara. Adapun dalam Rakor disepakati Camat Bonegunu minta waktu seminggu untuk mengundang 13 Desa dan 2 Kelurahan untuk menyampaikan hasil rapat hari ini agar semua desa mendukung, sekaligus mempersiapkan beberapa data meliputi: Data jumlah masyarakat yang akan jadi pelanggan memanfaatkan internet, serta data jarak antar desa dan jarak ke POP di Kantor Kecamatan yang akan dibahas pada rapat koordinasi selanjutnya.

Desa/ KelurahanJumlah KKJumlah JiwaKeterangan
Desa Damai Laborona3951431Daratan
Kelurahan Bonegunu3471167Daratan
Desa Laano Ipi111423Daratan
Desa Taatombuli88232Daratan
Desa Wa Ode Kalowo139491Daratan
Desa Ngapaea153573Daratan
Desa Eensumala101372Daratan
Kelurahan Buranga92330Daratan
Desa Koboruno67242Daratan
Desa Wa Ode Angkalo228758Daratan
Desa Rante Gola173647Daratan
Desa Gunung Sari149530Daratan
Desa Ronta148478Daratan
Desa Langere2741059Kepulauan
Desa Koepisino227726Kepulauan

Transformasi Digital BUMDes Sejahtera Desa Kemirigede: Inisiasi Kolaboratif UPN Veteran Jawa Timur, Relawan TIK, dan Kemendes PDT.

BLITAR – Desa Kemirigede, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, bersiap menyongsong era digital. Melalui inisiasi dari Program Studi Bisnis Digital Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur, sebuah program strategis bertajuk “Digitalisasi Pengembangan Unit Usaha BUMDes Sejahtera” kini tengah memasuki tahap pematangan rencana.

Program ini bukan sekadar digitalisasi administratif, melainkan upaya komprehensif untuk mengangkat potensi ekonomi desa ke ranah global melalui sinergi antara akademisi, praktisi teknologi, dan pemerintah pusat.

Kegiatan pemberdayaan ini digerakkan oleh tiga pilar utama:
UPN Veteran Jawa Timur: Sebagai motor penggerak akademis dan pendampingan teknis.
Relawan TIK Indonesia: Pendampingan literasi digital dan implementasi teknologi lapangan.
Kemendes PDT: Penyelaras kebijakan pembangunan desa dan penguatan ekonomi lokal.

Pada Kamis, 19 Februari 2026, telah dilaksanakan pertemuan daring untuk menyinkronkan tahapan dan konsep pemberdayaan unit usaha BUMDES melalui pendekatan teknologi informasi.

Pertemuan daring ini dihadiro oleh Sugiarto, M.Kom. (Kaprodi Bisnis Digital UPN Veteran Jatim), Mujianto, S.E., M.T. beserta tim Pusat Pengembangan Daya Saing Desa (Pusdaing) Kemendes PDT, serta Hamzah Fathoni (Ketua Bidang Program PP Relawan TIK Indonesia).

Dalam diskusi tersebut, para pihak menyepakati delapan tahapan kegiatan utama yang akan menjadi tulang punggung digitalisasi BUMDes Sejahtera, mulai dari perencanaan hingga keberlanjutan program:

  1. Persiapan & Konsolidasi: Pembentukan tim kerja lintas pakar dan koordinasi intensif dengan Pemerintah Desa Kemirigede.
  2. Audit Potensi (Penggalian Data): Melakukan observasi lapangan dan wawancara untuk membedah unit usaha eksisting serta potensi wisata yang belum tergarap maksimal.
  3. Rekayasa Model Bisnis (BMC Digital): Penyusunan Business Model Canvas untuk memastikan unit usaha memiliki strategi nilai tambah (value added) di pasar digital.
  4. Arsitektur Sistem: Perancangan alur layanan web yang intuitif dan menarik bagi calon pelanggan maupun investor.
  5. Produksi Platform & Katalog: Pembangunan portal profil desa dan etalase produk UMKM yang terintegrasi.
  6. Transfer Pengetahuan (Pelatihan): Literasi digital bagi pengurus BUMDes dan tim muda desa agar mampu mengelola sistem secara mandiri.
  7. Optimasi & Monitoring: Evaluasi berkala terhadap fungsionalitas sistem berdasarkan pengalaman pengguna di lapangan.
  8. Keberlanjutan & Diseminasi: Publikasi keberhasilan program serta penyusunan peta jalan (roadmap) pengembangan untuk tahun-tahun mendatang.

Saat ini, draf proposal kegiatan tengah difinalisasi oleh Sugiarto, M.Kom. selaku inisiator dari akademisi. Fokus utama proposal ini adalah mengintegrasikan kurikulum Bisnis Digital dengan kebutuhan praktis di desa, sehingga solusi teknis yang diberikan bukan sekadar “pajangan digital”, melainkan alat bantu produktivitas ekonomi.

“Kolaborasi ini adalah wujud nyata dari konsep Pentahelix. Akademisi menyediakan kerangka teori dan teknis, Relawan TIK memperkuat implementasi di lapangan, dan Kemendes PDT melalui Pusdaing memastikan program ini sejalan dengan standar daya saing desa nasional,” ungkap Hamzah Fathoni, Pengurus Pusat Rekawan TIK Indonesia.

Sedangkan Mujianto, S.E., M.T., dari Kemendes PDT berharap bahwa dengan integrasi teknologi dan pendampingan yang tepat, BUMDes Sejahtera Desa Kemirigede, Kecamatan Keamben diharapkan mampu menjadi lokomotif ekonomi yang lebih modern, transparan, dan kompetitif di Kabupaten Blitar dan bisa dijadikan role model pemberdayaan BUMDes secara nasional.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.20 MB]

BAKTI Komdigi Matangkan Program Konektivitas Mandiri: Dorong BUMDESA Kemirigede Jadi Pemilik Tunggal Jaringan Internet Desa

SURABAYA – Upaya akselerasi digitalisasi perdesaan terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor. Bertempat di Kantor Wilayah Kerja IV BAKTI Komdigi, BRI Tower Lantai 5, Jl. Basuki Rahmad, Surabaya, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Implementasi Kerjasama Program Konektivitas Mandiri pada Kamis (08/01/2026).

Pertemuan strategis yang berlangsung mulai pukul 13.00 hingga 17.00 WIB ini mempertemukan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi, penyedia layanan internet (ISP), Relawan TIK Indonesia, dan Pemerintah Desa Kemirigede, Kabupaten Blitar.

Rakor ini merupakan langkah konkret menindaklanjuti sosialisasi yang sebelumnya telah digelar di Kecamatan Kesamben dan Kecamatan Nglegok pada 4-5 November 2025 lalu. Program ini menyasar pembangunan dan pengelolaan jaringan internet desa secara mandiri yang akan dikelola sepenuhnya oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA).

Kepala Kantor Wilayah Kerja IV BAKTI Komdigi Surabaya, Taruna Perdana Adi, menekankan pentingnya kolaborasi ini untuk memastikan masyarakat desa bukan hanya sebagai konsumen, tetapi juga pengelola infrastruktur digital di wilayahnya sendiri.

Pola Kerjasama: BUMDESA sebagai Pemilik Tunggal Jaringan

Inti dari pembahasan dalam rapat koordinasi ini adalah model kerjasama bisnis dan pembagian peran dalam ekosistem internet desa. Pola kerjasama yang disepakati meliputi:

  • ISP (PT Radnet Digital Indonesia): Bertindak sebagai salah satu penyedia bandwidth dan layanan teknis utama, selain sebagai pengurus APJII yang akan mengajak ISP lain untuk bersaing secara sehat menggunakan Jaringan Internet Desa yang disediakan oleh BUMDESA di layer pelanggan.
  • BUMDESA Kemirigede: Bertindak sebagai Pemilik Tunggal Jaringan distribusi internet di wilayah desa.
  • Relawan TIK Indonesia: Bertindak sebagai pendamping teknis dan edukasi bagi pengelola di level desa.

“Target utamanya adalah menghasilkan produk jasa layanan internet yang terjangkau dan berkualitas untuk masyarakat desa, di mana keuntungan dan pengelolaannya kembali lagi ke desa melalui BUMDESA,” ujar Hamzah Fathoni, Ketua Bidang Program Pengurus Pusat Relawan TIK Indonesia.

Turut hadir dalam pertemuan ini tokoh-tokoh kunci penggerak literasi digital Desa, antara lain:

  1. Moh. Noor Al-Azzam (Pimpinan PT Radnet Digital Indonesia) yang memberikan paparan teknis model infrastruktur Jaringan di desa yang bisa diisi oleh para ISP secara Nasional.
  2. Muhajir Sulthonul Aziz (Ketua Umum Relawan TIK Indonesia Wilayah Jawa Timur) yang menegaskan komitmen pengawalan implementasi di lapangan agar berkelanjutan.
  3. Kepala Desa Kemirigede, yang hadir sebagai lokus percontohan implementasi program di wilayah Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar.

Dengan adanya skema Konektivitas Mandiri ini, Desa Kemirigede diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi digital di Kabupaten Blitar, sekaligus menjadi prototipe bagi 15 desa lainnya yang sebelumnya telah mengikuti sosialisasi pada akhir tahun 2025.

Pra-Rakernas Relawan TIK Indonesia Perkuat Sinergi Digitalisasi Desa untuk Pelayanan Publik

JAKARTA, 15 Desember 2025 – Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Indonesia menggelar kegiatan Pra-Rapat Kerja Nasional (Pra-Rakernas) bertempat di Ohana Cafe & Kitchen Jakarta Selatan, dengan tema strategis “Dialog Kebijakan dan Sinergi Program”. Acara ini menjadi momentum krusial dalam menyelaraskan langkah organisasi dengan visi besar pembangunan nasional, khususnya dalam mendorong transformasi digital hingga ke pelosok desa.

Hadir sebagai salah satu narasumber utama, Mujianto, S.E., M.T., dari Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Dalam paparannya yang bertajuk “Digitalisasi Desa untuk Pelayanan Publik”, Mujianto menekankan bahwa digitalisasi desa bukan sekadar modernisasi infrastruktur, melainkan jembatan untuk menghapus kesenjangan antara kota dan desa.

“Visi Indonesia Emas 2045 menargetkan kita menjadi negara maju. Untuk mencapainya, modernisasi sains dan teknologi harus menyentuh akar rumput. Digitalisasi desa adalah pilar fundamental untuk memberdayakan masyarakat lokal melalui akses informasi dan peluang ekonomi digital yang lebih luas,” ujar Mujianto.

Beliau menjelaskan bahwa arah kebijakan ini berpijak pada RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Sebagai respon konkret, Kemendes PDT telah menyiapkan 12 Rencana Aksi, di mana Digitalisasi Desa dan Pengembangan Desa Wisata menjadi poin unggulan untuk menggerakkan ekonomi produktif.

Mujianto merinci empat aspek utama yang menjadi fokus dalam transformasi digital nasional hingga 2045:

  1. Infrastruktur Digital Merata: Pemerataan broadband dan 5G/6G hingga wilayah 3T.
  2. Tata Kelola Data: Penguatan Satu Data Indonesia dan interoperabilitas lintas sektor.
  3. Transformasi Layanan Publik (SPBE): Integrasi layanan administrasi, kesehatan, dan pendidikan dalam satu portal.
  4. Ekonomi dan Talenta Digital: Akselerasi UMKM digital dan penciptaan ekosistem talenta di semua jenjang.

Meskipun visi besar telah dicanangkan, tantangan di lapangan masih nyata. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2023 dan evaluasi SPBE 2023 dari KemenPANRB, mayoritas desa di Indonesia masih berada pada fase pra-digital atau transisi. Tingkat kematangan layanan publik elektronik dan pengelolaan data di level desa tercatat masih rendah.

Menyikapi hal tersebut, Kemendes PDT mendorong strategi penguatan peran kementerian, pemanfaatan platform seperti Sideka-NG, alokasi Dana Desa untuk digitalisasi, serta perluasan jaringan 4G melalui kolaborasi dengan BAKTI Komdigi di lebih dari 7.400 desa.

Dalam sesi dialog, dirumuskan kolaborasi strategis antar aktor pembangunan:

  • Kemendes PDT: Fokus pada integrasi program pemberdayaan dan pelatihan enumerator data desa.
  • Kementerian Komdigi: Menyediakan platform Sideka-NG dan dukungan teknis.
  • Perguruan Tinggi: Berperan dalam penyediaan platform (seperti KOBO Toolbox), analisis data, dan kajian ilmiah.
  • Pemerintah Daerah & Desa: Berperan dalam regulasi (seperti model di Kabupaten Blitar) serta pembiayaan operasional.
  • Relawan TIK: Diakui sebagai pihak paling progresif yang menjadi “jembatan” penghubung antara Pemerintah Pusat, Pemda, Perguruan Tinggi, hingga penyedia sistem (SITAKRO). Relawan TIK berperan aktif sebagai narasumber pelatihan hingga fasilitator teknis di lapangan.

Kegiatan Pra-Rakernas ini diharapkan menghasilkan rumusan program kerja yang aplikatif, sehingga Relawan TIK dapat terus menjadi motor penggerak transformasi digital yang inklusif demi mewujudkan pelayanan publik desa yang prima.

Toolbar Disabilitas