JAKARTA, 15 Desember 2025 – Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Indonesia menggelar kegiatan Pra-Rapat Kerja Nasional (Pra-Rakernas) bertempat di Ohana Cafe & Kitchen Jakarta Selatan, dengan tema strategis “Dialog Kebijakan dan Sinergi Program”. Acara ini menjadi momentum krusial dalam menyelaraskan langkah organisasi dengan visi besar pembangunan nasional, khususnya dalam mendorong transformasi digital hingga ke pelosok desa.
Hadir sebagai salah satu narasumber utama, Mujianto, S.E., M.T., dari Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Dalam paparannya yang bertajuk “Digitalisasi Desa untuk Pelayanan Publik”, Mujianto menekankan bahwa digitalisasi desa bukan sekadar modernisasi infrastruktur, melainkan jembatan untuk menghapus kesenjangan antara kota dan desa.
“Visi Indonesia Emas 2045 menargetkan kita menjadi negara maju. Untuk mencapainya, modernisasi sains dan teknologi harus menyentuh akar rumput. Digitalisasi desa adalah pilar fundamental untuk memberdayakan masyarakat lokal melalui akses informasi dan peluang ekonomi digital yang lebih luas,” ujar Mujianto.
Beliau menjelaskan bahwa arah kebijakan ini berpijak pada RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Sebagai respon konkret, Kemendes PDT telah menyiapkan 12 Rencana Aksi, di mana Digitalisasi Desa dan Pengembangan Desa Wisata menjadi poin unggulan untuk menggerakkan ekonomi produktif.
Mujianto merinci empat aspek utama yang menjadi fokus dalam transformasi digital nasional hingga 2045:
- Infrastruktur Digital Merata: Pemerataan broadband dan 5G/6G hingga wilayah 3T.
- Tata Kelola Data: Penguatan Satu Data Indonesia dan interoperabilitas lintas sektor.
- Transformasi Layanan Publik (SPBE): Integrasi layanan administrasi, kesehatan, dan pendidikan dalam satu portal.
- Ekonomi dan Talenta Digital: Akselerasi UMKM digital dan penciptaan ekosistem talenta di semua jenjang.
Meskipun visi besar telah dicanangkan, tantangan di lapangan masih nyata. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2023 dan evaluasi SPBE 2023 dari KemenPANRB, mayoritas desa di Indonesia masih berada pada fase pra-digital atau transisi. Tingkat kematangan layanan publik elektronik dan pengelolaan data di level desa tercatat masih rendah.
Menyikapi hal tersebut, Kemendes PDT mendorong strategi penguatan peran kementerian, pemanfaatan platform seperti Sideka-NG, alokasi Dana Desa untuk digitalisasi, serta perluasan jaringan 4G melalui kolaborasi dengan BAKTI Komdigi di lebih dari 7.400 desa.
Dalam sesi dialog, dirumuskan kolaborasi strategis antar aktor pembangunan:
- Kemendes PDT: Fokus pada integrasi program pemberdayaan dan pelatihan enumerator data desa.
- Kementerian Komdigi: Menyediakan platform Sideka-NG dan dukungan teknis.
- Perguruan Tinggi: Berperan dalam penyediaan platform (seperti KOBO Toolbox), analisis data, dan kajian ilmiah.
- Pemerintah Daerah & Desa: Berperan dalam regulasi (seperti model di Kabupaten Blitar) serta pembiayaan operasional.
- Relawan TIK: Diakui sebagai pihak paling progresif yang menjadi “jembatan” penghubung antara Pemerintah Pusat, Pemda, Perguruan Tinggi, hingga penyedia sistem (SITAKRO). Relawan TIK berperan aktif sebagai narasumber pelatihan hingga fasilitator teknis di lapangan.
Kegiatan Pra-Rakernas ini diharapkan menghasilkan rumusan program kerja yang aplikatif, sehingga Relawan TIK dapat terus menjadi motor penggerak transformasi digital yang inklusif demi mewujudkan pelayanan publik desa yang prima.
