Penulis: Hamzah Fathoni

Jakarta, 6 Februari 2024 – Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) baru saja meluncurkan laporan situasi hak-hak digital di Indonesia. Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2023 di Serambi Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Mengambil tema “Sudah Jatuh, Tertimpa Pemilu Pula”, peluncuran laporan ini menghadirkan penanggap dari Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sebagai perwakilan masyarakat sipil.

Setiap tahun sejak 2019, SAFEnet membuat laporan pemantauan atas pelanggaran hak-hak digital di Indonesia. SAFEnet membagi hak-hak digital dalam empat topik yaitu akses internet, kebebasan berekspresi, keamanan digital, dan kekerasan berbasis gender online (KBGO). 

Dalam laporan terbaru ini, SAFEnet mengungkap bahwa sepanjang tahun 2023, terjadi peningkatan pelanggaran hak-hak digital di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan Pemilu 2024. Misalnya, dari sisi akses internet, pelanggaran hak terjadi akibat ketersediaan dan keterjangkauan akses yang kurang merata. Padahal, akses internet menjadi infrastruktur penting untuk informasi Pemilu dan penggunaan teknologi Pemilu. 

Sebagai contoh, tercatat bahwa sebagian warga Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak dapat mengakses internet dengan lancar. Padahal, KPU DIY akan menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi dalam pemilu 2024. Selama 2023, gangguan akses internet pun terus terjadi. Setidaknya terdapat 63 gangguan akses dengan rincian 49 gangguan pada aspek infrastruktur, 7 kali pada aspek layanan, dan 7 kali pada aspek kebijakan. Gangguan akses internet yang berlarut masih ditambah dengan berbagai keadaan kahar yang terjadi dan berulang.

Sedangkan pada sisi kebebasan berekspresi. Selama 2023, terdapat tren peningkatan pelaporan ke kepolisian dengan motif politik menjelang pemilu. Pada tahun 2023, kriminalisasi terhadap ekspresi di ranah digital meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah terlapor pada 2023 meningkat sebanyak 15,9 persen dengan jumlah total 124 orang yang dilaporkan ke polisi.

Sisi keamanan digital juga semakin mengkhawatirkan. Terjadi peningkatan jumlah serangan digital, baik serangan secara halus (menyasar psikologi korban) maupun secara teknis (menyasar aset-aset digital korban). Secara konteks Pemilu 2024, terdapat beberapa serangan digital yang secara spesifik menyasar akun-akun peserta Pemilu 2024 maupun yang membahas politik. SAFEnet menemukan insiden dan serangan digital pada tahun 2023 sebanyak 323 kali. Angka tersebut meningkat terus dibandingkan tiga tahun sebelumnya, yakni 302 kali (2022), 193 kali (2021), dan 147 (2020).

Kasus KBGO juga meningkat akibat dampak Pemilu 2024. Seorang politisi perempuan asal Nusa Tenggara Timur (NTT) gagal mencalonkan diri sebagai caleg setelah video intimnya tersebar di beberapa platform media sosial seperti Facebook, Twitter hingga Whatsapp. Selain mundur sebagai kandidat caleg, dia juga mengundurkan diri sebagai anggota partai Nasdem. Serangan terhadap caleg perempuan lain juga terjadi melalui media sosial yang mengeksploitasi gender caleg tersebut. Dari sisi angka, KBGO mengalami peningkatan secara signifikan. Selama tahun 2023, SAFEnet menerima 1.052 aduan KBGO. Jumlah aduan itu meningkat 33,65 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 677 aduan pada tahun 2021 dan 698 aduan pada tahun 2022. Aduan paling banyak diterima pada Juli 2023 dengan total 120 aduan.

Berkaca dari hasil pemantauan SAFEnet, Ketua Komnas HAM, Dr. Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa fenomena demikian dikarenakan regulasi yang ada (UU ITE) sering terkendala perbedaan interpretasi dan juga dapat diskriminatif. Jadi memerlukan kehati-hatian. “Kebebasan berekspresi memang tidak boleh semaunya, tapi pembatasannya juga sama saja, tidak boleh semaunya,” tekan Atnike.

Nurul Amalia dari Perludem menilai, bahwa terdapat banyak gangguan informasi menjelang Pemilu yang beredar di media sosial. Nurul juga menekankan pembatasan akses akibat pelanggaran hak-hak digital dimulai dari kondisi jaringan internet (yang tidak bisa diandalkan) hingga beragam kriminalisasi dan intimidasi di media sosial.

Koordinator Pemantauan dan Direktur Program SAFEnet, Anton Muhajir merangkum bahwa pelanggaran hak-hak digital pada tahun 2023 terpantau naik. Hal ini mengkhawatirkan dan masyarakat harus berupaya berbuat sesuatu untuk menghindari dampak-dampak Pemilu. Apalagi, tahun 2024 ini dampak Pemilu masih akan terasa. 

Senada dengan itu, kedua penanggap menekankan perlunya kolaborasi berbagai pihak. Mulai dari pemantau, bantuan hukum, advokasi media sosial, juga penindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak-hak digital.
Pada acara peluncuran, partisipan luring juga menyuarakan pendapatnya dengan “mencoblos” surat suara hak-hak digital di Indonesia tahun 2023. Laporan lengkap Situasi Hak-hak Digital di Indonesia 2023 dapat diunduh pada tautan berikut: .

Pemetaan : Penilaian dan identifikasi UMKM di desa

Langkah awal dalam mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di suatu desa adalah dengan melakukan pengkajian dan identifikasi secara menyeluruh terhadap UMKM yang ada. Proses ini melibatkan pengumpulan data tentang jumlah UMKM, jenis bisnisnya, produk atau layanannya, tingkat adopsi digitalnya saat ini, serta kebutuhan dan tantangan spesifiknya. Penilaian ini membantu menciptakan pemahaman yang komprehensif tentang lanskap UMKM di desa, memungkinkan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan program intervensi dan dukungan yang ditargetkan. Dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing UMKM, sumber daya dapat dialokasikan secara efektif untuk memberikan bantuan, pelatihan, dan sumber daya yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka. Asesmen awal ini menjadi landasan penting bagi langkah selanjutnya dalam keseluruhan rencana untuk mengangkat UMKM di desa.

Pelatihan dan pendidikan digital bagi Pelaku UMKM

Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa, mereka perlu diberikan pelatihan dan pendidikan digital. Inisiatif ini bertujuan untuk membekali pemilik UMKM dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memanfaatkan alat dan teknologi digital secara efektif. Program pelatihan dapat mencakup berbagai topik termasuk literasi komputer dasar, manajemen media sosial, strategi pemasaran online, platform e-commerce, dan sistem pembayaran digital. Dengan memberikan pelatihan dan pendidikan digital kepada pemilik UMKM, mereka dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang praktik bisnis online, meningkatkan kehadiran digital mereka, dan memperluas basis pelanggan mereka. Pada akhirnya, ini akan memungkinkan pemilik UMKM untuk beradaptasi dengan lanskap bisnis yang berkembang dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital.

Pengembangan platform digital bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) untuk mempromosikan dan menjual produk mereka merupakan langkah penting dalam meningkatkan kehadiran pasar mereka dan memperluas basis pelanggan mereka. Dengan menciptakan platform online yang user-friendly dan intuitif, pemilik UMKM dapat memamerkan produk mereka ke khalayak yang lebih luas, termasuk calon pelanggan di luar lingkungan terdekat mereka. Platform digital ini dapat menggabungkan berbagai fitur seperti katalog produk, deskripsi terperinci, gambar berkualitas tinggi, dan ulasan pelanggan untuk memberikan informasi lengkap tentang produk kepada calon pembeli. Selain itu, platform dapat menawarkan opsi pembayaran yang aman dan nyaman, memastikan proses transaksi yang lancar. Dengan memanfaatkan kekuatan teknologi digital, UMKM dapat mengatasi keterbatasan geografis dan memasuki pasar yang lebih besar, sehingga meningkatkan potensi penjualan dan pendapatan mereka.

Terwujudnya sistem pembayaran digital untuk keamanan transaksi merupakan komponen penting dalam mendukung dan memberdayakan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di desa. Dengan menerapkan sistem pembayaran digital, pemilik UMKM dapat menawarkan pelanggannya cara yang nyaman dan aman untuk bertransaksi. Sistem ini akan memungkinkan UMKM menerima berbagai bentuk pembayaran digital, seperti mobile payment, online banking, dan e-wallet. Dengan merangkul pembayaran digital, UMKM dapat mengurangi ketergantungannya pada transaksi tunai yang berisiko dan merepotkan. Selain itu, sistem pembayaran digital dapat membantu pemilik UMKM melacak penjualan dan catatan keuangan mereka dengan lebih efisien, memungkinkan mereka membuat keputusan bisnis yang tepat. Selanjutnya, dengan mengintegrasikan gateway pembayaran yang aman, UMKM dapat membangun kepercayaan dengan pelanggannya dan menarik basis pelanggan yang lebih luas. Pembentukan sistem pembayaran digital akan berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM secara keseluruhan, memfasilitasi integrasi mereka ke dalam ekonomi digital dan memperluas peluang pasar mereka.

Integrasi UMKM ke dalam platform e-commerce merupakan langkah krusial dalam memperluas jangkauan pasar usaha kecil dan menengah di desa. Dengan memanfaatkan platform e-commerce, pemilik UMKM dapat memanfaatkan basis pelanggan yang lebih luas di luar komunitas lokal mereka. Integrasi ini memungkinkan UMKM untuk memamerkan produk atau layanan mereka kepada audiens yang lebih besar, meningkatkan visibilitas dan potensi penjualan mereka. Selain itu, platform e-commerce menyediakan cara yang nyaman dan mudah diakses bagi pelanggan untuk menelusuri, membeli, dan menerima produk UMKM, menghilangkan hambatan geografis. Dengan mengintegrasikan UMKM ke dalam platform e-commerce, bisnis ini dapat melampaui batasan fisik dan menjangkau pelanggan secara nasional atau bahkan global. Perluasan jangkauan pasar ini tidak hanya mendongkrak potensi pendapatan UMKM tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi desa secara keseluruhan.

TANTANGAN UMKM DESA

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan Pertanian merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam perekonomian di desa. UMKM mencakup berbagai jenis usaha seperti peternakan, perkebunan, industri pengolahan hasil pertanian, dan kerajinan tangan. 

Di era digital, sektor UMKM juga mengalami perkembangan yang signifikan. Digitalisasi telah mempengaruhi cara UMKM di desa beroperasi, termasuk dalam hal pemasaran, manajemen keuangan, dan akses ke informasi. Dengan adanya teknologi digital, UMKM di desa dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Namun, digitalisasi juga membawa tantangan baru yang harus dihadapi oleh UMKM di desa, seperti keterbatasan akses infrastruktur teknologi, kurangnya pengetahuan dan keterampilan digital, serta persaingan dengan pelaku usaha besar. Oleh karena itu, strategi yang tepat diperlukan untuk menghadapi tantangan tersebut dan memanfaatkan peluang yang ada dalam era digital bagi UMKM di pedeesaan.

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak signifikan pada sektor UMKM. Dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi telah memungkinkan UMKM di desa untuk mengadopsi berbagai alat dan aplikasi digital yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka. Contohnya, para pelaku UMKM sekarang dapat menggunakan platform e-commerce untuk menjual produk mereka secara online, mengakses informasi pasar secara real-time, dan memanfaatkan teknologi sensor untuk memantau dan mengelola pertanian mereka dengan lebih efektif. Selain itu, teknologi digital juga telah memungkinkan para pelaku UMKM di desa untuk mengoptimalkan proses produksi dan distribusi mereka melalui penggunaan sistem manajemen rantai pasokan yang terintegrasi. Dengan adopsi teknologi digital, para pelaku UMKM di desa dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas, dan meningkatkan daya saing mereka dalam era digital.

Tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, khususnya di pedesaan di era digital adalah : 

1. Adanya kesenjangan digital. 
2. Banyaknya pelaku UMKM di pedesaan dan sektor pertanian masih menghadapi kendala dalam mengakses teknologi digital. 
3. Keterbatasan infrastruktur, kurangnya akses ke internet. Serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan digital. 
4. Para pelaku UMKM di desa dan para pertani juga menghadapi tantangan dalam memasarkan produk mereka secara online dan mencapai pasar yang lebih luas. 
5. Kurangnya pengetahuan tentang pemasaran digital dan keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan pelaku UMKM di desa dan para petani dalam menghadapi era digital. 
6. Persaingan dengan korporasi besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar juga menjadi tantangan bagi pelaku UMKM di desa dan para petani di era digital ini.

Strategi menghadapi tantangan yang ada dapat melibatkan beberapa langkah penting : 

1. Pengembangan keterampilan digital menjadi hal yang krusial bagi para pelaku UMKM di desa. 
2. Meningkatkan pemahaman tentang teknologi digital, seperti penggunaan platform e-commerce, pemasaran online, dan manajemen data, dapat membantu UMKM di desa untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif. 
3. Kolaborasi antara pelaku UMKM di desa juga menjadi strategi yang efektif. 
4. Melalui kerjasama dengan pihak lain, seperti perguruan tinggi atau lembaga riset, UMKM di desa dapat memperoleh bantuan dalam mengembangkan inovasi dan meningkatkan daya saing mereka. 
5. Peran pemerintah dalam membantu UMKM  menghadapi tantangan digital. Dukungan kebijakan yang memfasilitasi akses ke teknologi digital, pelatihan, dan pendanaan dapat membantu UMKM di desa untuk mengatasi hambatan dalam mengadopsi teknologi digital. 
6. Terakhir, penting bagi para pelaku UMKM, khususnya di pedeesaan untuk terus mengikuti perkembangan teknologi digital dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

TANTANGAN PERTANIAN DI ERA DIGITAL

Penggunaan teknologi digital dalam pertanian telah menjadi tren yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Teknologi digital, seperti sensor, drone, dan sistem pemantauan otomatis, telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Dengan adanya teknologi digital, petani dapat memantau dan mengelola tanaman mereka dengan lebih efektif, termasuk pemantauan suhu, kelembaban tanah, dan kualitas air. Selain itu, teknologi digital juga memungkinkan adanya penggunaan presisi dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman, sehingga mengurangi penggunaan pestisida secara berlebihan. Dalam hal ini, teknologi digital membantu meningkatkan hasil panen dan mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh faktor eksternal. Dengan demikian, penggunaan teknologi digital dalam pertanian memberikan potensi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketimpangan dalam distribusi sumber daya pertanian.

Peningkatan efisiensi dan produktivitas pertanian dengan teknologi digital telah menjadi fokus utama dalam menghadapi tantangan pertanian di era modern. Penggunaan teknologi digital, seperti sensor, drone, dan sistem manajemen data, telah membantu petani dalam mengoptimalkan proses pertanian. Dengan adanya teknologi digital, petani dapat memantau kondisi tanah, cuaca, dan kebutuhan air secara real-time, yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, teknologi digital juga dapat meningkatkan produktivitas pertanian melalui penggunaan otomatisasi dan robotika dalam proses penanaman, pemeliharaan, dan panen. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia dan meningkatkan efisiensi produksi. Dengan demikian, penggunaan teknologi digital dalam pertanian dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian.

Tantangan regulasi dan keamanan data dalam pertanian digital menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Dalam era digital, pertanian semakin mengandalkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun, penggunaan teknologi digital juga membawa risiko terhadap keamanan data pertanian. Regulasi yang tepat diperlukan untuk melindungi data pertanian dari penyalahgunaan dan akses yang tidak sah. Selain itu, tantangan keamanan data juga meliputi perlindungan terhadap serangan siber dan kebocoran data yang dapat merugikan petani dan industri pertanian secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, sektor pertanian, dan lembaga terkait untuk mengembangkan regulasi yang memadai dan menjaga keamanan data dalam pertanian digital.

Peningkatan akses dan inklusi digital di sektor pertanian merupakan hal yang penting untuk memastikan pertumbuhan dan kemajuan sektor ini di era digital. Dengan adanya teknologi digital, petani dapat mengakses informasi terbaru mengenai praktik pertanian yang efektif, bahan baku, dan pasar. Selain itu, teknologi digital juga memungkinkan petani untuk mengakses layanan keuangan, seperti pinjaman dan asuransi, yang dapat membantu meningkatkan keberlanjutan usaha pertanian. Namun, tantangan yang harus dihadapi adalah ketidaksetaraan akses digital di daerah pedesaan dan kurangnya keterampilan digital di kalangan petani. Upaya inklusi digital harus dilakukan dengan memastikan akses yang merata dan memberikan pelatihan yang diperlukan kepada petani agar mereka dapat memanfaatkan teknologi digital dengan baik. Dengan meningkatkan akses dan inklusi digital, sektor pertanian dapat mengoptimalkan potensi teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pertanian untuk memperkuat program ketahanan pangan.


PEMBERDAYAAN SEKTOR EKONOMI DAN PERTANIAN DESA

Peningkatan keterampilan dan pengetahuan petani melalui pelatihan dan pendidikan merupakan langkah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pertanian di desa. Melalui pelatihan, petani dapat memperoleh pengetahuan baru tentang teknik bertani yang lebih efektif, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan penerapan teknologi modern dalam sektor pertanian. Selain itu, pendidikan juga memberikan akses kepada petani untuk memperluas pengetahuan mereka dalam bidang manajemen usaha, pemasaran, dan keuangan. Dengan meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petani, mereka dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, mengurangi kerugian hasil pertanian, serta menghadapi tantangan yang muncul dalam sektor pertanian. Pentingnya pelatihan dan pendidikan bagi petani tidak hanya berdampak positif pada tingkat produksi dan pendapatan petani, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di desa.

Pemberian akses modal dan kredit kepada pelaku usaha di sektor UMKM dan pertanian merupakan salah satu langkah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pertanian di desa. Melalui pemberian akses modal dan kredit, pelaku usaha Mikro dan pertanian dapat memperoleh dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka. Hal ini dapat membantu meningkatkan produksi pertanian, diversifikasi usaha, dan memperluas pasar. Selain itu, akses modal dan kredit juga dapat membantu petani dan pelaku usaha di desa untuk memperoleh peralatan, teknologi, dan input produksi lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan demikian, pemberian akses modal dan kredit dapat memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan pertanian di desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Penyediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi dan pertanian di desa merupakan salah satu aspek penting dalam upaya pengembangan sektor pertanian dan ekonomi di wilayah pedesaan. Infrastruktur yang memadai seperti jalan, irigasi, listrik, dan telekomunikasi dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antara desa-desa dengan pasar serta pusat kegiatan ekonomi lainnya. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, petani dan pelaku usaha di sektor pertanian dapat mengoptimalkan produksi dan pemasaran produk mereka. Selain itu, infrastruktur yang baik juga dapat meningkatkan efisiensi dalam distribusi bahan-bahan pertanian dan pengangkutan hasil panen ke pasar. Dengan demikian, penyediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi dan pertanian di desa merupakan langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Pengembangan pasar lokal dan pemasaran produk pertanian desa adalah salah satu aspek penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertanian di desa. Dengan mengembangkan pasar lokal, petani dan pelaku usaha di desa dapat memperluas jangkauan pasar mereka dan meningkatkan pendapatan mereka. Melalui pemasaran produk pertanian desa, produk-produk lokal dapat dipromosikan dan dijual secara efektif kepada konsumen. Hal ini dapat memberikan keuntungan ganda, yaitu meningkatkan pendapatan petani dan mendukung keberlanjutan ekonomi desa. Pengembangan pasar lokal juga dapat mendorong kerja sama antara petani dan pelaku usaha di desa, sehingga menciptakan peluang kolaborasi dan pertumbuhan yang lebih baik. Dalam konteks ini, penting untuk mengimplementasikan strategi yang tepat, seperti penggunaan teknologi modern dalam pemasaran, pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan pemasaran, serta akses informasi dan komunikasi yang memadai bagi pelaku ekonomi dan pertanian di desa.

Penggunaan teknologi modern dalam sektor ekonomi dan pertanian di desa merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Teknologi modern seperti sistem irigasi otomatis, sensor tanah, dan perangkat lunak manajemen pertanian dapat membantu petani meningkatkan hasil panen mereka dan mengurangi kerugian akibat penyakit tanaman atau gangguan cuaca. Selain itu, teknologi modern juga dapat membantu dalam manajemen inventaris, pemantauan pasar, dan pemasaran produk pertanian desa. Dengan adanya akses dan penerapan teknologi modern, petani dan pelaku usaha di desa dapat meningkatkan daya saing mereka, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan pendapatan. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menyediakan pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan teknologi modern bagi petani dan pelaku usaha di desa, sehingga mereka dapat memanfaatkan potensi teknologi tersebut secara optimal.

Pengembangan kerjasama antarpetani dan pelaku usaha di desa adalah salah satu aspek penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertanian di wilayah tersebut. Melalui kerjasama yang kuat antara petani dan pelaku usaha, mereka dapat saling mendukung dan memanfaatkan keahlian serta sumber daya yang dimiliki untuk mencapai hasil yang lebih baik. Kerjasama ini dapat meliputi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan teknologi antarpetani, sehingga petani dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola usaha pertanian. Selain itu, kerjasama dengan pelaku usaha di desa juga dapat membantu petani dalam hal pemasaran produk mereka, sehingga mereka dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan. Dengan adanya kerjasama yang baik antarpetani dan pelaku usaha di desa, dapat diharapkan terciptanya sinergi yang positif dalam pengembangan ekonomi dan pertanian di wilayah tersebut.

Pengimplementasian kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pertanian di desa merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Kebijakan ini melibatkan upaya pemerintah dan stakeholder terkait untuk menciptakan regulasi yang memfasilitasi pertumbuhan sektor ekonomi dan pertanian di desa. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan kebijakan yang mendukung investasi, pengembangan pasar, dan pemberian insentif kepada pelaku ekonomi dan petani di desa. Selain itu, pengimplementasian kebijakan juga melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang telah ditetapkan, guna memastikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertanian di desa. Dengan adanya pengimplementasian kebijakan yang tepat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pertanian di desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Loading…

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

“Meningkatkan kecakapan digital masyarakat agar memanfaatkan teknologi digital dengan konten-konten positip untuk melawan konten-konten negatip. Internet harus mampu meningkatkan produktifitas masyarakat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri mendampingi masyarakat menuju percepatan masyarakat sebagai bagian dari Ekosistem Digital secara Global.” (Pidato Presiden RI Saat Peluncuran Gerakan Nasional Literasi Digital, 2021)

Peraturan Pemerintah Nomer 96 tahun 2012 menjamin bahwa setiap masyarakat berhak untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan publik. Masalah pelayanan publik adalah persoalan antara sistem, metode dan kapabilitas SDM. Sistem-sistem yang dibangun oleh kebijakan pemerintah daerah berupaya untuk melakukan simplifikasi atau penyederhanaan, mengintegrasikan sumber-sumber data dan resources serta mengurangi intervensi manusia sebagai faktor human error.

Upaya untuk menjawab permasalahan tersebut adalah peningkatan kualitas pelayanan dan berbagai inovasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuknya adalah mendekatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Dengan jalan memanfaatkan teknologi informasi hingga ke desa-desa dan pelayanan secara individu (self-service).

Guna mendukung inovasi pelayanan yang dapat langsung menyentuh masyarakat, maka pemerintah daerah perlu melakukan breakdown pelayanan di level desa agar mampu dijangkau oleh masyarakat secara langsung. Untuk menjamin akses internet sampai ke desa-desa, kemudian masyarakat perlu diberikan hak akses internet lebih mudah, murah dan berkualitas guna memenuhi kebutuhan akses informasi. Baik membuka konten-konten kreatif, sarana belajar dan komunikasi termasuk di dalamnya menciptakan ruang produktif.

Pemanfaatan media satu data masih menjadi isu yang cukup berkembang di pemerintah daerah yang basisnya di level desa. Output penyatuan data ini untuk pemanfaatan pembuatan kebijakan dan perencanaan pembangunan menggunakan sumber data yang uptodate, akurat, cepat, dan dapat dipercaya. Proses penyempurnaan data melibatkan berbagai stakeholder. Sehingga pemanfaatan data warga untuk menunjang tata kelola pemerintahan desa menuju desa cerdas (smart village) perlu menjadi prioritas utama.

Kehadiran konektifitas Internet telah memberikan dampak positif bagi berbagai sektor kehidupan, antara lain pendidikan, pertanian, layanan kesehatan, ekonomi, sosial, budaya dan transaksi pembayaran.

Peningkatan Akses kepada satu data informasi, produk unggulan dan jasa, serta sumber daya desa akan lebih meningkatkan dampak positif yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, serta akurasi perencanaan pembangunan oleh pemerintah desa.

Namun, pemanfaatan Teknologi Digital di perdesaan memerlukan literasi digital dasar, karena tidak semua anggota, maupun kelompok masyarakat memiliki pendidikan dan pengalaman yang cukup dalam memanfaatkan perangkat digital, sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas bagi kader-kader digital secara berkelanjutan.

Melalui berbagai kegiatan literasi digitalisasi secara mandiri, Pemerintah desa  harus memiliki komitmen yang kuat untuk membangun peta jalan (roadmap) dan implementasinya secara terintegrasi dalam berbagai bentuk layanan.

Sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 bahwa Desa sebagai subyek utama pembangunan, maka yang pertama, pemberian kewenangan berdasarkan azas rekognisi dan subsidiaritas, Rekognisi yang berarti pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan (eksistensi) desa. Sedangkan subsidiaritas berarti penggunaan kewenangan skala lokal.

Akselerasi pemerintahan desa, dari konvensional menjadi berbasis digital belum optimal. Beberapa sektor pelayanan masyarakat mampu beralih, tetapi tidak sedikit yang jalan di tempat. Kendala yang dialami meliputi rendahnya kualitas SDM, dan belum sejalannya agenda strategis di pemerintah daerah, lebih khusus lagi pemerintah desa.

Transformasi tata kelola pemerintahan desa berbasis digital menjadi sebuah keharusan, salah satunya untuk menghindari penyalahgunaan birokrasi. Komitmen pemerintah daerah hingga pemerintah desa dibutuhkan guna mempercepat transformasi ini demi pelayanan masyarakat yang semakin cepat, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan E-Government Development Index (EGDI) yang dirilis PBB, peringkat Indonesia untuk pemerintahan berbasis digital naik signifikan dari peringkat ke-107 pada 2019 menjadi peringkat ke-88 pada 2020.

Hasil Survei PBB, ‘e-Government’ Indonesia Naik Peringkat

 JAKARTA – United Nations (UN) e-Government Survey 2020 telah menempatkan Indonesia pada peringkat 88 atas pengembangan dan pelaksanaan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Hasil di tahun 2020 yang dirilis pada bulan Juli, menunjukkan kenaikan 19 peringkat dibandi..…

Baca Selanjutnya

menpan.go.id

Survei ini mengukur tingkat kecukupan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), penguasaan SDM pada TIK, dan ketersediaan layanan publik secara daring di 193 negara.

Praktiknya masih banyak ditemukan warga yang kesulitan menggunakan layanan publik berbasis digital, khususnya di masyarakat perdesaan.

Dalam transformasi pemerintahan digital, pembangunan infrastruktur teknologi hanya menyumbang 20 persen, sisanya lebih pada aspek politik, kultur, mindset, kompetensi (sumber daya manusia). Sehingga tantangan birokrasi saat ini adalah mempertajam pengetahuan dan Literasi Digital aparat pemerintahan dan masyarakat secara masif. Kemampuan digital sudah menjadi syarat mutlak, khususnya keamanan siber, kejahatan siber dan kecerdasan tata kelola (smart governance) pemerintahan di tingkat desa.

Starting point kegiatan literasi digital yang berkaitan dengan implementasi pencapaian tata kelola pemerintahan desa harus dimulai dari pengelolaan layanan database sektor kependudukan, kesehatan, pertanian dan bantuan sosial, sedangkan sektor lainnya yang akan menjadi prioritas adalah pendidikan, sosial budaya, aset dan ekonomi masyarakat perdesaan.

Di sektor kesehatan perlu adanya integrasi data kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) baik balita maupun lansia; sehingga rekam medis keluarga berupa master data keluarga dari posyandu, puskendes, puskesmas hingga rumah sakit umum daerah. Sedangkan peta ekonomi, potensi keluarga dan indeks pembangunan manusia (IPM) masyarakat desa perlu big data yang uptodate agar seluruh potensi hasil produksi masyarakat desa bisa diakses kapanpun dan di manapun sebagai basis perencanaan pembangunan desa berbasis data.

Pembangunan infrastruktur dalam konteks digitalisasi pemerintahan masih belum merata, masih banyak masyarakat di daerah perdesaan belum mendapat hak akses internet yang terjangkau dan berkualitas. Tidak meratanya akses internet ini berimplikasi besar pada implementasi kebijakan menuju desa cerdas (smart village). Tidak hanya sebagai pondasi dasar dalam tata kelola pemerintahan yang cerdas (smart governance), persoalan infrastruktur juga merembet ke permasalahan lainnya, seperti minimnya budaya digital masyarakat. Sehingga ketidaksiapan masyarakat karena kesenjangan digital tersebut menjadi alasan utama tata kelola pelayanan pemerintahan desa berbasis digital belum secara masif (bisa) dipergunakan.