Kategori: Artikel

Hamzah Fathoni

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, digitalisasi telah menjadi kunci utama untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan publik. Salah satu sektor yang paling membutuhkan inovasi ini adalah pengelolaan bantuan sosial, khususnya terkait Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). SKTM seringkali menjadi gerbang bagi masyarakat miskin untuk mengakses berbagai fasilitas vital, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial lainnya. Namun, proses manual yang masih banyak diterapkan saat ini sering kali rentan terhadap masalah, seperti ketidaktepatan sasaran, tumpang tindih bantuan, hingga penyalahgunaan. Oleh karena itu, membangun sebuah aplikasi data terpadu yang mengintegrasikan berbagai sumber data relevan, dengan sistem input langsung dari tingkat desa, bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan.

Mengapa Aplikasi Terpadu Ini Sangat Penting?

Aplikasi data terpadu untuk SKTM adalah solusi holistik yang mengintegrasikan data dari hulu ke hilir. Dengan menjadikan desa atau kelurahan sebagai pusat input data, aplikasi ini memastikan bahwa informasi yang masuk adalah yang paling akurat dan valid. Petugas desa, yang merupakan pihak paling dekat dengan warga, dapat melakukan pendataan secara langsung dan real-time.

Berikut adalah alasan mengapa aplikasi ini sangat penting:

• Verifikasi Data yang Akurat dan Cepat: Aplikasi ini mengintegrasikan data kependudukan, data kemiskinan, dan data penerima bantuan sosial. Data kependudukan nasional, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), menjadi kunci verifikasi identitas pemohon. Sistem akan secara otomatis mencocokkan NIK pemohon dengan Basis Data Terpadu (BDT) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memverifikasi status kemiskinannya.
• Pencegahan Tumpang Tindih Bantuan: Salah satu masalah terbesar dalam penyaluran bantuan sosial adalah duplikasi. Sering kali, satu keluarga menerima beberapa jenis bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD). Aplikasi ini memungkinkan sistem untuk mendeteksi tumpang tindih secara otomatis. Dengan demikian, bantuan dapat dialokasikan secara merata kepada mereka yang belum pernah mendapatkan bantuan, sesuai dengan prinsip keadilan sosial.
• Akses Pendidikan yang Adil: Aplikasi ini dapat menjadi platform terpusat untuk permohonan keringanan biaya pendidikan, dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi. Dengan data terpadu, pihak sekolah atau universitas dapat dengan cepat memverifikasi status ekonomi siswa tanpa perlu proses birokrasi yang panjang. Ini memberikan kemudahan bagi keluarga miskin dan mempercepat proses penerimaan beasiswa atau keringanan biaya.

Solusi untuk Masalah Kesehatan Masyarakat Miskin

Salah satu fitur paling krusial dari aplikasi ini adalah integrasinya dengan data kesehatan masyarakat miskin yang tidak terdaftar di Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS Kesehatan. Di banyak daerah, masyarakat miskin yang belum memiliki KIS sering kesulitan mendapatkan layanan medis gratis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Meskipun ada skema pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), prosesnya seringkali lambat dan berbelit. Aplikasi ini dapat mempermudah proses ini.

Berikut adalah mekanismenya:

1. Identifikasi Dini: Petugas desa dapat mengidentifikasi warga miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan. Data ini kemudian diinput ke dalam sistem.
2. Verifikasi Kelayakan: Saat warga miskin membutuhkan perawatan di RSUD, pihak rumah sakit dapat mengakses data di aplikasi untuk memverifikasi kelayakan mereka secara instan.
3. Proses Cepat: Dengan verifikasi digital, proses administrasi untuk mendapatkan pembiayaan dari APBD menjadi sangat cepat, menghilangkan hambatan birokrasi yang dapat menghambat penanganan medis.

Peran Desa sebagai Garda Terdepan

Sistem input tunggal dari tingkat desa adalah kunci keberhasilan aplikasi ini. Alih-alih membebani warga dengan berbagai berkas dan perjalanan ke kantor kecamatan atau dinas, semua proses dimulai dan berakhir di tingkat desa. Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat desa lainnya dapat menggunakan aplikasi mobile atau web untuk mendata dan memverifikasi permohonan secara langsung. Ini menciptakan sistem yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Membangun aplikasi data terpadu untuk SKTM adalah investasi strategis untuk masa depan yang lebih baik. Aplikasi ini bukan sekadar alat digitalisasi, melainkan fondasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan mengintegrasikan data kependudukan, kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, serta menjadikan desa sebagai pusat input data, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap bantuan sosial diberikan secara adil dan tepat sasaran. Ini adalah langkah maju yang akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat, menanggulangi masalah ketimpangan, dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Hamzah Fathoni

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena “sound horeg” telah tumbuh menjadi isu nasional yang kompleks dan memicu perdebatan. Berawal dari acara-acara hiburan sederhana di pedesaan, sound horeg kini telah bertransformasi menjadi gelaran yang masif, lengkap dengan tata suara berkekuatan tinggi dan efek visual yang menyerupai diskotik. Fenomena ini bukan sekadar tren sesaat, melainkan sebuah manifestasi dari budaya baru yang berkembang pesat di kalangan masyarakat, khususnya generasi milenial di wilayah pinggiran dan pedesaan. Namun, kehadirannya yang tanpa batas mulai menimbulkan polemik, memunculkan pertanyaan besar: apakah sound horeg dapat diterima sebagai bagian dari budaya baru, atau justru menjadi ancaman bagi tatanan sosial, tradisi, dan kearifan lokal?

Dari Sound System Sederhana Menjadi Dunia Gemerlap Terbuka

Awalnya, sound horeg adalah sebutan yang merujuk pada sistem tata suara yang kuat untuk memeriahkan acara-acara masyarakat seperti hajatan, karnaval, atau festival desa. Namun, seiring berjalannya waktu, para penyedia jasa sound system berlomba-lomba untuk menghadirkan perangkat yang lebih canggih, dengan dentuman bass yang menggetarkan dada dan treble yang melengking tajam. Ditambah dengan efek lampu laser, asap, dan pencahayaan layaknya panggung diskotik, sound horeg tidak lagi sekadar pengiring acara, melainkan menjadi inti dari hiburan itu sendiri.

Bagi sebagian besar generasi milenial di pedesaan, sound horeg menawarkan pengalaman hiburan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka tidak perlu pergi ke kota atau klub malam untuk merasakan sensasi dunia gemerlap. Dengan biaya yang relatif terjangkau, mereka dapat berkumpul, menari, dan bersenang-senang di lapangan terbuka, menikmati musik dengan volume maksimal yang membuat seolah-olah “terhanyut” dalam euforia. Fenomena ini memberikan ruang ekspresi dan interaksi sosial yang baru bagi kaum muda, yang sering kali merasa terpinggirkan dari akses hiburan modern.

Polemik dan Benturan dengan Nilai Lokal

Namun, di balik euforia tersebut, muncul berbagai permasalahan yang mengundang pro dan kontra. Salah satu isu utama adalah benturan antara budaya sound horeg dengan kearifan lokal dan tradisi yang telah mengakar kuat. Di banyak daerah, acara-acara tradisional seperti wayang kulit, ketoprak, atau pertunjukan musik gamelan yang tenang dan sarat makna mulai tergusur oleh dominasi panggung sound horeg. Musik yang dimainkan sering kali tidak lagi mencerminkan lagu-lagu daerah, melainkan lagu-lagu pop atau remix yang cenderung seragam.

Selain itu, keberadaan sound horeg yang digelar di ruang publik secara terbuka tanpa batasan usia menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat. Anak-anak dan remaja yang seharusnya terlindungi dari konten dewasa kini dengan mudah terpapar oleh atmosfer yang menyerupai dunia diskotik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang dampak psikologis dan sosial jangka panjang, serta potensi pergeseran nilai-nilai etika dan moral di kalangan generasi muda. Suara yang terlalu keras juga menjadi sumber polusi suara yang mengganggu ketenangan lingkungan, terutama bagi warga lansia atau mereka yang sedang sakit.

Ancaman terhadap Budaya Nusantara dan Solusi Holistik

Dalam skala yang lebih luas, fenomena sound horeg juga bisa menjadi ancaman bagi budaya Nusantara secara nasional. Jika tren ini terus berkembang tanpa kendali, dikhawatirkan warisan budaya yang kaya dan beragam di Indonesia akan semakin terpinggirkan. Kesenian tradisional yang penuh filosofi dan makna bisa kehilangan daya tarik di mata generasi muda, digantikan oleh bentuk hiburan yang lebih instan dan konsumtif.

Untuk menghadapi polemik ini, diperlukan pendekatan yang holistik, tidak hanya sekadar melarang atau membatasi. Pemerintah dan tokoh masyarakat perlu berkolaborasi untuk merumuskan kebijakan yang seimbang. Alih-alih melarang total, mungkin perlu ada regulasi yang mengatur jam operasional, tingkat kebisingan maksimal, dan jenis musik yang boleh dimainkan, terutama di ruang publik.

Selain itu, sangat penting untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada para penyelenggara dan penikmat sound horeg tentang pentingnya menjaga harmoni sosial dan budaya. Mereka dapat diajak untuk mengintegrasikan unsur-unsur kearifan lokal dalam acara sound horeg, misalnya dengan menyelipkan pertunjukan seni tradisional di sela-sela musik modern atau menggunakan genre musik yang lebih beragam.

Pada akhirnya, sound horeg adalah fenomena sosial yang kompleks, mencerminkan keinginan kaum muda untuk berekspresi dan berinteraksi. Namun, kebebasan berekspresi tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab. Jika tidak dikelola dengan bijak, fenomena ini berpotensi menjadi bumerang, mengikis nilai-nilai luhur bangsa dan menciptakan benturan budaya yang merusak tatanan sosial. Tantangannya adalah menemukan titik temu, di mana budaya baru dapat tumbuh tanpa harus mengorbankan akar-akar tradisi dan kearifan yang telah menjadi jati diri bangsa Indonesia.

Hamzah Fathoni

Pernahkah kita merasa gelisah atau cemas ketika melihat teman-teman mengunggah foto liburan di media sosial, membeli barang-barang terbaru, atau mengikuti tren yang sedang viral? Jika ya, kemungkinan besar Kita sedang mengalami FOMO, atau Fear of Missing Out. FOMO bukan sekadar perasaan biasa, melainkan sebuah fenomena psikologis yang membuat seseorang merasa takut ketinggalan momen, tren, atau pengalaman yang sedang dinikmati orang lain.

Fenomena ini sangat marak di kalangan anak muda, khususnya Gen Z dan milenial. Media sosial, terutama TikTok, menjadi pemicu utama. Algoritma yang cerdas seolah tahu persis apa yang kita sukai, menyajikan konten-konten singkat yang memicu rasa penasaran dan keinginan untuk terus menggulir layar. Bayangkan, sebuah postingan sederhana dari idola K-Pop yang memamerkan boneka labu tiba-tiba membuat boneka tersebut menjadi barang buruan di berbagai negara. Ini adalah contoh nyata bagaimana FOMO bekerja, menciptakan permintaan masif hanya dalam sekejap.

Ketika FOMO Menjadi Ladang Bisnis dan Jebakan Finansial

FOMO tidak hanya memengaruhi psikologi, tetapi juga menjadi strategi jitu bagi para pebisnis. Istilah FOMO marketing lahir dari sini. Mereka memanfaatkan rasa takut ketinggalan kesempatan untuk mendorong konsumen melakukan pembelian secara impulsif. Penawaran produk dengan waktu terbatas atau diskon kilat adalah taktik umum yang membuat kita merasa harus segera membeli atau akan menyesal. Media juga ikut andil, menciptakan atmosfer di mana kita merasa harus memiliki sesuatu untuk bisa “masuk” atau dianggap up to date.

Dampaknya? Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 60% milenial membeli atau menyewa sesuatu bukan karena kebutuhan, melainkan karena FOMO. Budaya konsumtif ini pada akhirnya menjerat mereka dalam masalah finansial. Di sinilah pay later menjadi “obat penenang”. Prinsip “beli sekarang, bayar nanti” seolah memberikan kelegaan instan, padahal justru memicu utang yang membengkak. Tak heran jika 70% pengguna pay later adalah anak muda. Mereka terjebak dalam siklus memenuhi standar FOMO dan berakhir sebagai manusia yang bergantung pada pinjaman online (pinjol).

Media Sosial dan Ancaman Kesehatan Mental

Di balik hiburan yang ditawarkan, media sosial seperti TikTok menyimpan sisi gelap. Penelitian oleh Mardiana dan Maryana (2024) menunjukkan fakta mengejutkan: 70% anak muda yang sering menggunakan TikTok mengalami stres, dan 60% merasa cemas. Meskipun video pendek dan bervariasi sangat menarik dan sesuai dengan rentang perhatian yang cenderung singkat, penggunaan berlebihan justru membawa dampak negatif.

Rasa takut ketinggalan tren terbaru membuat mereka terus-menerus scrolling, menambah tekanan mental. Konten yang serba sempurna dan glamor juga memicu perasaan tidak cukup baik, membuat banyak orang rela mengikuti tantangan atau tren viral hanya agar terlihat keren, seksi, atau “kekinian”.

Algoritma yang kuat, yang seharusnya menjadi keunggulan, justru menjadi racun. Video yang diatur sedemikian rupa untuk terus menarik perhatian dapat menyebabkan brain rot, yaitu kondisi di mana otak menjadi tumpul akibat kecanduan konten-konten yang tidak berbobot. Kondisi ini semakin buruk pada seseorang dengan tingkat literasi rendah.

Apa itu Brain Rot?

Brain rot terjadi karena beberapa alasan. Pertama, dopamin rush. Konten-konten receh yang pendek dan lucu memicu pelepasan dopamin, membuat otak terbiasa mendapatkan “hadiah” instan. Ini yang membuat kita ingin terus menggulir layar. Kedua, tentu saja, FOMO itu sendiri, yaitu rasa takut ketinggalan tren viral. Dan yang ketiga, kemudahan akses. Cukup dengan satu sentuhan jari, kita bisa mendapatkan hiburan tanpa perlu berpikir keras.

Dampak dari brain rot sangat nyata. Rentang fokus (attention span) menurun karena terbiasa mengonsumsi konten singkat. Produktivitas menurun karena waktu habis hanya untuk scrolling. Dan yang tak kalah penting, kelelahan mental (mental fatigue) akibat otak yang kelebihan informasi tidak penting.

Mengatasi FOMO dan Mencegah Brain Rot

Kabar baiknya, Anda bisa mengatasi fenomena ini. Langkah pertama adalah membatasi waktu penggunaan media sosial. Tetapkan jadwal khusus, misalnya 30 menit di pagi hari dan 30 menit di malam hari. Kedua, kurasi konten Anda. Unfollow akun yang membuat Anda merasa tidak nyaman atau cemas, dan follow akun-akun yang inspiratif atau edukatif. Terakhir, ganti aktivitas dengan kegiatan yang lebih produktif, seperti membaca buku, berolahraga, atau bermeditasi.

FOMO mungkin sulit dihindari di era digital ini, tetapi kita bisa mengendalikan dampaknya. Dengan kesadaran dan disiplin, kita bisa memutus rantai FOMO yang menjerat dan kembali fokus pada kehidupan nyata yang lebih bermakna.

Hamzah Fathoni

Digitalisasi telah menjadi keniscayaan di era modern, dan kini gelombangnya sampai ke pelosok desa. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Presiden Prabowo Subianto telah meletakkan fondasi kuat bagi digitalisasi sebagai kunci mewujudkan “pemerintahan yang transparan, efisien, dan inklusif.” Di bawah visi Asta Cita, digitalisasi desa menjadi salah satu pilar utama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, inisiatif ini menjadi momentum penting untuk merevolusi pelayanan publik dan menggerakkan roda ekonomi desa.

Peran Sentral Digitalisasi Desa dalam Pelayanan Publik

Pada dasarnya, digitalisasi desa bertujuan untuk mengatasi tantangan yang sering dihadapi oleh masyarakat pedesaan, seperti jarak geografis, birokrasi yang lamban, dan keterbatasan akses informasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), desa dapat menyederhanakan proses administrasi, menghemat waktu, dan memberikan layanan yang lebih baik.

Di Kabupaten Blitar, implementasi program ini akan berfokus pada beberapa aspek kunci:

Administrasi Desa yang Terintegrasi: Sistem digital memungkinkan data kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat dikelola secara terpusat. Warga desa tidak perlu lagi mengantre panjang atau datang berulang kali ke kantor desa untuk mengurus dokumen. Cukup dengan mengakses platform digital, mereka bisa mengajukan permohonan, melacak statusnya, dan menerima notifikasi. Hal ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga mengurangi potensi praktik korupsi dan meningkatkan transparansi.

Akses Informasi yang Merata: Digitalisasi desa memastikan semua informasi penting, mulai dari program pemerintah, alokasi dana desa, hingga jadwal kegiatan, dapat diakses secara mudah oleh seluruh masyarakat melalui situs web desa atau aplikasi seluler. Ini memberdayakan warga untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan mengambil keputusan yang lebih tepat.

Layanan Kesehatan dan Pendidikan: Melalui platform digital, desa-desa di Kabupaten Blitar dapat memfasilitasi telekonsultasi dengan dokter, menyebarkan informasi kesehatan preventif, atau bahkan menyelenggarakan kelas daring untuk siswa yang tinggal jauh dari sekolah.

Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem yang mendukung akses layanan publik yang setara bagi setiap warga.

Dukungan Dana Desa dan Peran Pemerintah Daerah

Untuk memastikan program ini berjalan efektif, pemerintah menetapkan program Desa Digital sebagai prioritas utama penggunaan Dana Desa di tahun 2025. Alokasi dana ini akan digunakan untuk:

(1) Pengembangan Infrastruktur: Membangun jaringan internet yang stabil dan terjangkau di seluruh desa, termasuk pemasangan Wi-Fi publik di area-area strategis seperti balai desa dan pusat komunitas.

(2) Pelatihan Literasi Digital: Mengedukasi masyarakat, terutama perangkat desa dan kelompok usia produktif, tentang cara menggunakan teknologi secara efektif dan aman. Program ini akan membantu mereka memahami aplikasi administrasi, e-commerce, dan media sosial untuk tujuan yang produktif.

(3) Integrasi Teknologi: Mengimplementasikan aplikasi untuk pengelolaan keuangan desa yang transparan, sistem pencatatan data kependudukan berbasis digital, dan platform untuk mengelola potensi wisata atau produk unggulan desa.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki peran krusial sebagai fasilitator dan regulator. Melalui program seperti Smart Village, pemerintah daerah dapat menyediakan dukungan berupa infrastruktur, pelatihan, dan pendampingan. Kerja sama antara pemerintah kabupaten dan desa akan memastikan implementasi program berjalan selaras dengan visi nasional dan kebutuhan lokal.

Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk:

(1) Menyusun regulasi yang mendukung, seperti Peraturan Bupati tentang Desa Cerdas/ Desa Digital, kebijakan penggunaan tanda tangan elektronik atau legalitas dokumen digital, menyempurnakan e-government dan penguatan indeks SPBE.

(2) Membentuk tim ahli yang dapat memberikan pendampingan teknis kepada desa-desa yang masih dalam tahap awal transisi digital.

(3) Mendorong kolaborasi dengan sektor swasta, akademisi, dan komunitas lokal untuk menciptakan inovasi-inovasi yang relevan dengan karakteristik unik desa-desa di Blitar.

Digitalisasi desa di Kabupaten Blitar, sesuai dengan semangat RPJMN 2025-2029, adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan desa yang lebih cerdas, mandiri, dan sejahtera. Dengan layanan publik yang lebih cepat dan transparan, masyarakat dapat fokus pada pengembangan potensi ekonomi lokal, seperti pertanian digital, pariwisata berbasis komunitas, atau pemasaran produk UMKM melalui platform daring.

Transformasi ini tidak hanya akan memperbaiki kualitas hidup warga desa, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat akar rumput. Ini adalah langkah konkret menuju Indonesia Emas 2045, di mana setiap individu, di kota maupun di desa, memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan layanan terbaik yang ditawarkan oleh era digital.

Kita tidak sedang kekurangan dana—yang kita butuhkan adalah keberanian untuk membuka ruang kolaborasi dan kepercayaan terhadap kekuatan lokal. Masa depan desa digital bukan mimpi, melainkan kenyataan yang sedang dibangun pelan-pelan dari bawah.

Blitar, 09 Juli 2025 | Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) baru-baru ini menyatakan bahwa dalam pagu indikatif anggaran tahun 2026, terdapat kekurangan dana sebesar Rp 12,6 triliun. Dana tersebut disebut dibutuhkan untuk membiayai sejumlah agenda penting: operasional dan pemeliharaan pemancar 4G di daerah tertinggal, pengoperasian satelit Satria-1, pemeliharaan jaringan tulang punggung telekomunikasi Palapa Ring, serta pembangunan dan pengelolaan Pusat Data Nasional (08/07/2025).

Kekurangan ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri atas keberlanjutan agenda transformasi digital di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk desa-desa di seluruh Indonesia. Namun, benarkah pembangunan digital desa harus tertunda karena alasan klasik kekurangan anggaran?

Anggaran Boleh Terbatas, Tapi Semangat Tidak

Selama ini, transformasi digital desa-desa di Indonesia kerap dianggap sebagai tanggung jawab negara dan industri besar. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya: masyarakat sipil, komunitas digital lokal, akademisi, dan penggiat desa telah lebih dulu dan lebih cepat bergerak. Salah satu contoh paling nyata adalah Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Indonesia yang selama bertahun-tahun menjadi garda depan literasi digital Masyarakat dan pendampingan teknologi di berbagai pelosok negeri.

Melalui pelatihan, pendampingan langsung, hingga pengembangan teknologi sederhana yang kontekstual, komunitas Relawan TIK Indonesia telah membantu ratusan desa mengenal, memanfaatkan, dan mengelola teknologi digital. Mulai dari administrasi desa berbasis aplikasi, website desa, promosi UMKM digital dan bantuan AI, layanan publik online, hingga edukasi pertanian presisi berbasis IoT—semuanya berjalan bahkan tanpa mengandalkan anggaran negara yang besar.

Kritik atas Ketertutupan dan Tata Kelola

Ketua Bidang Program Pengurus Pusat (PP) Relawan TIK Indonesia, Hamzah Fathoni, menegaskan bahwa isu kekurangan anggaran seharusnya tidak dijadikan alasan utama dalam menghadapi tantangan transformasi digital di daerah, utamanya di desa-desa. Menurutnya, yang jauh lebih mendesak untuk disorot adalah transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap kualitas serta dampak layanan infrastruktur digital yang telah dibangun, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Ia menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik, terutama menyangkut program-program strategis yang dilaksanakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). “Pemerintah harus berani membuka data secara komprehensif—bukan hanya soal jumlah tower atau titik akses internet yang terpasang, tapi juga sejauh mana layanan tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di daerah 3T. Apakah konektivitas itu mendukung pendidikan? Apakah berdampak pada pertumbuhan UMKM lokal dan pertanian? Ini yang harus dijawab dengan data dan analisis yang terbuka,” ujar Hamzah.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa transformasi digital bukan hanya soal infrastruktur, melainkan menyangkut keberlanjutan layanan dan pemberdayaan masyarakat secara nyata. Karena itu, transparansi dalam pelaporan dampak sosial dan ekonomi program digitalisasi menjadi hal krusial agar publik, akademisi, serta pemangku kepentingan lain dapat melakukan evaluasi yang objektif dan partisipatif.

“Dengan anggaran yang terbatas, justru kita harus makin selektif dan efektif. Maka dari itu, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menciptakan perubahan,” pungkasnya.

Tak hanya itu, Hamzah Fathoni juga menegaskan bahwa narasi kekurangan anggaran sesungguhnya merupakan isu yang lazim muncul dalam setiap siklus perencanaan program pemerintah. Namun menurutnya, persoalan utama bukan semata pada keterbatasan dana, melainkan pada buruknya tata kelola anggaran yang kerap terjadi. Ia mencontohkan kasus korupsi proyek BTS 4G senilai Rp 6,2 triliun yang menjadi preseden serius, menunjukkan bahwa lemahnya transparansi dan akuntabilitas justru membuka celah penyalahgunaan anggaran berskala besar.

Dalam konteks tersebut, Hamzah Fathoni juga mendorong agar proses penyusunan dan pengajuan pagu anggaran ke depan dilakukan secara lebih terbuka dan partisipatif. Publik perlu dilibatkan secara aktif, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengawas jalannya perencanaan dan pelaksanaan program. Ia juga menekankan pentingnya kejelasan satuan biaya dan dasar perhitungannya, agar anggaran yang diajukan dapat dikontrol secara rasional dan objektif. Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, program digitalisasi dan pembangunan infrastruktur TIK di daerah, terutama desa-desa yang masyarakatnya masih kesulitan akses internet. “Berdasarkan data terakhir secara agregat masih ada 23.000 desa yang masih kesulitas akses internet dan Sebagian masih belum mendapatkan fasilitas Listrik yang baik”, jelasnya sebagai penutup.

Gerakan Rakyat: Masa Depan Transformasi Digital Desa

Dalam situasi fiskal yang tidak menentu, justru menjadi saat yang tepat bagi pemerintah untuk berinovasi. Komdigi perlu beralih dari pendekatan top-down dan proyek jangka pendek menuju ekosistem kolaboratif berbasis kebutuhan lokal. Di sinilah berbagai komunitas masyarakat, termasuk Relawan TIK Indonesia dan penggerak Desa Cerdas atau Desa Digital, memainkan peran penting.

Mereka membuktikan bahwa desa cerdas/ desa digital bukan sekadar hasil dari pembangunan infrastruktur besar, melainkan hasil dari ekosistem yang hidup: pendampingan manusia, pelatihan, budaya digital, dan kepercayaan sosial. Bahkan di desa-desa tanpa jaringan stabil sekalipun, transformasi digital tetap bisa berjalan dengan pendekatan hybrid—menggunakan teknologi offline, radio komunitas, serta konten digital yang bisa diakses secara lokal.

Transformasi digital desa tidak boleh berhenti hanya karena isu kekurangan anggaran. Sebaliknya, ini adalah momentum untuk membuktikan bahwa masyarakat bisa memimpin perubahan. Pemerintah pusat harus belajar untuk lebih banyak mendengar, membuka data, dan memfasilitasi. Industri harus lebih banyak berinvestasi pada skema bisnis yang inklusif. Sementara itu, masyarakat desa dan komunitas digital harus terus bergerak dan memperluas dampak.