Di tengah pesatnya transformasi digital di Indonesia, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi aktor utama dalam menjaga denyut nadi perekonomian rakyat. Terutama di wilayah perdesaan, UMKM digital sektor makanan dan minuman (mamin) kini tumbuh masif di berbagai platform seperti TikTok Shop, Shopee Food, GrabFood, hingga Instagram dan WhatsApp Business. Pelaku UMKM desa tidak lagi terpaku pada warung fisik, namun telah cakap memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produk kuliner lokal seperti keripik tempe, sambal rumahan, kue tradisional, hingga aneka minuman herbal.
Fenomena ini patut diapresiasi. UMKM digital mamin menjadi tulang punggung ekonomi mikro masyarakat desa, membuka lapangan kerja informal, dan mendorong kemandirian ekonomi perempuan serta pemuda desa. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa lebih dari 60% UMKM di Indonesia berada di sektor makanan dan minuman. Di desa-desa, sektor ini menjadi gerbang masuk menuju digitalisasi ekonomi berbasis kearifan lokal.
Namun, di balik geliat pertumbuhan ini, tersimpan persoalan mendasar: mayoritas pelaku UMKM digital mamin beroperasi tanpa perizinan formal dan tanpa sertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maupun Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Ketiadaan legalitas ini bukan semata karena niat menghindar, melainkan lebih pada kendala struktural seperti minimnya literasi regulasi, biaya sertifikasi yang tidak murah, dan kompleksitas birokrasi yang belum sepenuhnya ramah terhadap pelaku usaha mikro.
Di sisi lain, kondisi ini menyulitkan pemerintah daerah dalam memetakan kontribusi nyata UMKM digital terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tanpa legalitas, transaksi digital kuliner desa yang kini tumbuh sangat pesat menjadi ‘ekonomi bayangan’—ada secara nyata, menggerakkan ekonomi lokal, tapi tak terjangkau regulasi dan sistem perpajakan yang ideal. Sumbangan riil terhadap PAD menjadi minim, padahal potensi sangat besar.
Antara Kebutuhan Sertifikasi dan Ekosistem Pendukung
Sertifikasi pangan dari BPOM dan Dinas Kesehatan bukan hanya soal legalitas semata, tapi juga jaminan kesehatan konsumen. Produk makanan dan minuman yang diedarkan secara luas, bahkan lintas daerah, seharusnya memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Ketika pelaku usaha menjual produk secara daring dan dikirim melalui ekspedisi, konsumen berhak atas jaminan bahwa makanan tersebut higienis dan aman dikonsumsi.
Sayangnya, proses memperoleh sertifikasi seperti SPP-IRT maupun izin edar BPOM kerap menjadi momok bagi UMKM kecil. Pengurusan yang memerlukan dokumen teknis, tempat produksi yang sesuai standar, hingga pelatihan keamanan pangan sering kali di luar jangkauan pelaku usaha desa yang modalnya sangat terbatas. Banyak yang memilih jalur pragmatis: tetap berproduksi dan berjualan secara daring, sambil berharap tak terkena razia atau laporan.
Dalam konteks ini, pemerintah daerah seharusnya tidak bersikap represif, melainkan adaptif dan solutif. Pendekatan kolaboratif melalui program pendampingan legalitas dan sertifikasi massal secara kolektif bisa menjadi solusi. Layanan terpadu jemput bola, pelatihan online terpadu, hingga digitalisasi proses perizinan harus didorong agar UMKM digital kuliner bisa naik kelas tanpa terbebani oleh prosedur rumit.
Optimalisasi PAD dari UMKM Digital
Kontribusi UMKM digital terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak harus semata dari pajak atau retribusi. Ada peluang lain yang dapat dimaksimalkan, seperti kerja sama branding produk lokal melalui BUMDes atau platform e-commerce milik daerah, pengelolaan data transaksi berbasis digital yang dapat dianalisis untuk perencanaan fiskal, hingga kemitraan antara pelaku UMKM dan koperasi digital berbadan hukum resmi.
Pemerintah daerah juga bisa mendorong inovasi digital seperti integrasi sistem e-retribusi, marketplace lokal berbasis aplikasi, dan pelatihan sistem point-of-sale digital yang otomatis mencatat omset usaha. Dengan pendekatan ini, pemerintah tidak hanya mengejar pemasukan, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi digital desa yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.
UMKM digital sektor makanan dan minuman di desa telah terbukti menjadi mesin penggerak ekonomi rakyat. Namun, tanpa legalitas usaha dan sertifikasi mutu produk, peran penting mereka dalam pembangunan ekonomi daerah akan terus berada di ruang abu-abu. Sudah saatnya negara, melalui pemerintah daerah, memfasilitasi akselerasi legalisasi usaha kecil melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif. Dengan demikian, geliat UMKM digital desa tidak hanya menopang ekonomi, tetapi juga berkontribusi nyata dalam membangun kemandirian fiskal daerah.
