“Meningkatkan kecakapan digital masyarakat agar memanfaatkan teknologi digital dengan konten-konten positip untuk melawan konten-konten negatip. Internet harus mampu meningkatkan produktifitas masyarakat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri mendampingi masyarakat menuju percepatan masyarakat sebagai bagian dari Ekosistem Digital secara Global.” (Pidato Presiden RI Saat Peluncuran Gerakan Nasional Literasi Digital, 2021)
Peraturan Pemerintah Nomer 96 tahun 2012 menjamin bahwa setiap masyarakat berhak untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan publik. Masalah pelayanan publik adalah persoalan antara sistem, metode dan kapabilitas SDM. Sistem-sistem yang dibangun oleh kebijakan pemerintah daerah berupaya untuk melakukan simplifikasi atau penyederhanaan, mengintegrasikan sumber-sumber data dan resources serta mengurangi intervensi manusia sebagai faktor human error.
Upaya untuk menjawab permasalahan tersebut adalah peningkatan kualitas pelayanan dan berbagai inovasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuknya adalah mendekatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Dengan jalan memanfaatkan teknologi informasi hingga ke desa-desa dan pelayanan secara individu (self-service).
Guna mendukung inovasi pelayanan yang dapat langsung menyentuh masyarakat, maka pemerintah daerah perlu melakukan breakdown pelayanan di level desa agar mampu dijangkau oleh masyarakat secara langsung. Untuk menjamin akses internet sampai ke desa-desa, kemudian masyarakat perlu diberikan hak akses internet lebih mudah, murah dan berkualitas guna memenuhi kebutuhan akses informasi. Baik membuka konten-konten kreatif, sarana belajar dan komunikasi termasuk di dalamnya menciptakan ruang produktif.
Pemanfaatan media satu data masih menjadi isu yang cukup berkembang di pemerintah daerah yang basisnya di level desa. Output penyatuan data ini untuk pemanfaatan pembuatan kebijakan dan perencanaan pembangunan menggunakan sumber data yang uptodate, akurat, cepat, dan dapat dipercaya. Proses penyempurnaan data melibatkan berbagai stakeholder. Sehingga pemanfaatan data warga untuk menunjang tata kelola pemerintahan desa menuju desa cerdas (smart village) perlu menjadi prioritas utama.

Kehadiran konektifitas Internet telah memberikan dampak positif bagi berbagai sektor kehidupan, antara lain pendidikan, pertanian, layanan kesehatan, ekonomi, sosial, budaya dan transaksi pembayaran.
Peningkatan Akses kepada satu data informasi, produk unggulan dan jasa, serta sumber daya desa akan lebih meningkatkan dampak positif yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, serta akurasi perencanaan pembangunan oleh pemerintah desa.
Namun, pemanfaatan Teknologi Digital di perdesaan memerlukan literasi digital dasar, karena tidak semua anggota, maupun kelompok masyarakat memiliki pendidikan dan pengalaman yang cukup dalam memanfaatkan perangkat digital, sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas bagi kader-kader digital secara berkelanjutan.
Melalui berbagai kegiatan literasi digitalisasi secara mandiri, Pemerintah desa harus memiliki komitmen yang kuat untuk membangun peta jalan (roadmap) dan implementasinya secara terintegrasi dalam berbagai bentuk layanan.
Sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 bahwa Desa sebagai subyek utama pembangunan, maka yang pertama, pemberian kewenangan berdasarkan azas rekognisi dan subsidiaritas, Rekognisi yang berarti pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan (eksistensi) desa. Sedangkan subsidiaritas berarti penggunaan kewenangan skala lokal.
Akselerasi pemerintahan desa, dari konvensional menjadi berbasis digital belum optimal. Beberapa sektor pelayanan masyarakat mampu beralih, tetapi tidak sedikit yang jalan di tempat. Kendala yang dialami meliputi rendahnya kualitas SDM, dan belum sejalannya agenda strategis di pemerintah daerah, lebih khusus lagi pemerintah desa.
Transformasi tata kelola pemerintahan desa berbasis digital menjadi sebuah keharusan, salah satunya untuk menghindari penyalahgunaan birokrasi. Komitmen pemerintah daerah hingga pemerintah desa dibutuhkan guna mempercepat transformasi ini demi pelayanan masyarakat yang semakin cepat, transparan dan akuntabel.
Berdasarkan E-Government Development Index (EGDI) yang dirilis PBB, peringkat Indonesia untuk pemerintahan berbasis digital naik signifikan dari peringkat ke-107 pada 2019 menjadi peringkat ke-88 pada 2020.

Survei ini mengukur tingkat kecukupan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), penguasaan SDM pada TIK, dan ketersediaan layanan publik secara daring di 193 negara.
Praktiknya masih banyak ditemukan warga yang kesulitan menggunakan layanan publik berbasis digital, khususnya di masyarakat perdesaan.
Dalam transformasi pemerintahan digital, pembangunan infrastruktur teknologi hanya menyumbang 20 persen, sisanya lebih pada aspek politik, kultur, mindset, kompetensi (sumber daya manusia). Sehingga tantangan birokrasi saat ini adalah mempertajam pengetahuan dan Literasi Digital aparat pemerintahan dan masyarakat secara masif. Kemampuan digital sudah menjadi syarat mutlak, khususnya keamanan siber, kejahatan siber dan kecerdasan tata kelola (smart governance) pemerintahan di tingkat desa.
Starting point kegiatan literasi digital yang berkaitan dengan implementasi pencapaian tata kelola pemerintahan desa harus dimulai dari pengelolaan layanan database sektor kependudukan, kesehatan, pertanian dan bantuan sosial, sedangkan sektor lainnya yang akan menjadi prioritas adalah pendidikan, sosial budaya, aset dan ekonomi masyarakat perdesaan.
Di sektor kesehatan perlu adanya integrasi data kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) baik balita maupun lansia; sehingga rekam medis keluarga berupa master data keluarga dari posyandu, puskendes, puskesmas hingga rumah sakit umum daerah. Sedangkan peta ekonomi, potensi keluarga dan indeks pembangunan manusia (IPM) masyarakat desa perlu big data yang uptodate agar seluruh potensi hasil produksi masyarakat desa bisa diakses kapanpun dan di manapun sebagai basis perencanaan pembangunan desa berbasis data.
Pembangunan infrastruktur dalam konteks digitalisasi pemerintahan masih belum merata, masih banyak masyarakat di daerah perdesaan belum mendapat hak akses internet yang terjangkau dan berkualitas. Tidak meratanya akses internet ini berimplikasi besar pada implementasi kebijakan menuju desa cerdas (smart village). Tidak hanya sebagai pondasi dasar dalam tata kelola pemerintahan yang cerdas (smart governance), persoalan infrastruktur juga merembet ke permasalahan lainnya, seperti minimnya budaya digital masyarakat. Sehingga ketidaksiapan masyarakat karena kesenjangan digital tersebut menjadi alasan utama tata kelola pelayanan pemerintahan desa berbasis digital belum secara masif (bisa) dipergunakan.
