BLITAR, 26 Desember 2025 – Langkah nyata digitalisasi desa yang ditopang oleh infrastruktur jaringan internet yang kuat dan literasi digital terus dipacu di Kabupaten Blitar. Pada Jumat (26/12/2025), Relawan TIK (RTIK) Indonesia Cabang Kabupaten Blitar melaksanakan survei teknis pembangunan infrastruktur jaringan internet untuk program Konektivitas Mandiri di Desa Kemirigede, Kecamatan Kesamben.
Program strategis ini merupakan hasil kolaborasi antara Pengurus Pusat Relawan TIK Indonesia, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Kementerian Desa PDT. Fokus utama kegiatan ini adalah penyusunan model bisnis dan keuangan tata kelola jaringan internet yang nantinya akan dikelola sepenuhnya oleh BUMDES Sejahtera Desa Kemirigede.
Bertempat di Kantor Kepala Desa Kemirigede, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Desa, Hari Purnawan, S.Sos., dan Hamzah Fathoni, Ketua Bidang Program Pengurus Pusat RTIK Indonesia sekaligus Ketua Umum RTIK Kabupaten Blitar. Turut hadir Direktur BUMDES Sejahtera, Hirul Setyawan, beserta tim teknis yang terdiri dari 2 personil ahli jaringan RTIK dan 3 perangkat desa.
“Kami ingin memastikan bahwa internet bukan sekadar masuk desa, tapi dikelola secara mandiri oleh warga melalui BUMDES. Ini adalah upaya menciptakan ekonomi sirkular digital di Kemirigede,” ujar Hamzah Fathoni di sela-sela kegiatan.
Pembangunan infrastruktur ini menitikberatkan pada penentuan jalur kabel backbone fiber optic (FO) yang optimal dari kantor desa menuju dusun-dusun. Mengingat topografi wilayah yang beragam, tim teknis menerapkan metodologi yang komprehensif: (1) Analisis Geografis: Menggabungkan peta desa dengan citra satelit untuk memetakan rute efisien. (2) Survei Lapangan: Pengukuran langsung di titik-titik krusial guna mengidentifikasi keberadaan tiang utilitas eksisting dan kondisi vegetasi. (3) Dokumentasi Presisi: Pencatatan titik koordinat melalui GPS untuk memastikan akurasi jalur distribusi.
Kegiatan survei ini bertujuan untuk menghasilkan estimasi kebutuhan material secara akurat, mulai dari panjang kabel FO, jumlah perangkat terminasi, hingga kebutuhan tiang baru. Rencana rute utama akan mengikuti jalur jalan utama desa untuk memudahkan aksesibilitas dan perawatan jangka panjang.
Kepala Desa Kemirigede, Hari Purnawan, menyambut baik inisiatif ini. “Dengan adanya survei detail ini, kami bisa memetakan hambatan teknis sejak dini. Target kami adalah seluruh dusun di Kemirigede terkoneksi dengan internet yang stabil dan terjangkau, sehingga pelayanan publik dan ekonomi warga bisa meningkat,” ungkapnya.
Hasil dari survei ini akan menjadi dasar penyusunan Model Bisnis dan Model Keuangan. BUMDES Sejahtera diproyeksikan tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai motor penggerak literasi digital masyarakat setempat.
Dengan perencanaan jalur yang matang dan perlindungan kabel dari gangguan alam maupun fisik, Desa Kemirigede bersiap menjadi pilot project desa digital mandiri yang berkelanjutan di Kabupaten Blitar.
Jakarta, 19 November 2025 – Upaya akselerasi pembangunan daerah melalui sentuhan teknologi memasuki babak baru. Berbagai Pengurus Wilayah/ Cabang dan anggota Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Indonesia secara nasional antusias mengikuti Forum Group Discussion (FGD) Daring bertajuk “Pendampingan Kegiatan Digitalisasi Desa Dalam Mewujudkan Misi Pembangunan di Daerah” pada hari Rabu, 19 November 2025. Digelar secara virtual, kegiatan ini berlangsung intensif mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai pada 12.30 WIB, menghadirkan lima narasumber dari berbagai institusi yang diharapkan akan berkolaborasi sebagai stakeholder utama dalam Tindak Lanjut implementasi nantinya.
Acara dibuka oleh sambutan inspiratif dari Hani Purnawanti, S.E., M.M., Ketua Umum Pengurus Pusat Relawan TIK Indonesia. Beliau menekankan peran vital Relawan TIK sebagai garda terdepan dalam menjembatani kesenjangan digital dan mewujudkan desa mandiri berbasis teknologi. Diskusi kemudian dipandu dengan lugas oleh Asep Mahpudin, M.Kom, Ketua Relawan TIK Cabang Kabupaten Kuningan, yang memastikan setiap sesi berjalan interaktif dan tepat sasaran.
Lima narasumber mempresentasikan topik krusial yang saling melengkapi dalam ekosistem digitalisasi desa:
Mujianto, S.E., M.T. dari Pusat Daya Saing (Pusdaing) Badan Pengembangan Informasi Desa Kemendes PDT, mengulas topik “Digitalisasi Desa Dalam Mendukung Pelayanan Publik Di Daerah”. Beliau menyoroti pentingnya adopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan desa kepada warga.
Ade Dimijanty Sirait, ST, MTM., Kepala Divisi Layanan TI Badan Usaha II BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), memaparkan “Program Konektivitas Mandiri Dan Digitalisasi di Wilayah Pelayanan Universal (WPUTI) Telekomunikasi dan Informatika”. Fokus utamanya adalah memastikan pemerataan akses internet sebagai prasyarat utama digitalisasi di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Prasetya, S.Sos., M.I.Kom, Ketua Tim Pembinaan Urusan Pemerintahan Konkuren (PUPK) dan Digitalisasi Pemerintah Desa Kementerian Komdigi, membahas strategi “DIGITALISASI PEMERINTAH DESA MELALUI WEBSITE DAN LAYANAN SIDEKA-NG”. Program ini menjadi solusi standar bagi desa untuk membangun portal informasi resmi dan layanan administrasi digital yang terintegrasi.
Dari kalangan Relawan TIK sendiri, Erlina Dwi Nadzifah, S.Kom., Pengurus Pusat Relawan TIK Indonesia, memperkenalkan inovasi “Sistem Informasi Data Mikro (SITAKRO) Untuk Data individu Warga Desa Berbasis SDG’s”. SITAKRO didesain untuk membantu desa mengumpulkan data mikro yang akurat dan berbasis Sustainable Development Goals (SDGs), esensial untuk perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
Sesi ditutup oleh Dr. Jokhanan Kristiyono, M.Med.Kom., Ketua STIKOSA AWS Surabaya, dengan materi “Pemetaan Potensi Desa, Analisa Data Mikro dan Geographic Information System (GIS)”. Beliau menegaskan bahwa data mikro yang dikombinasikan dengan teknologi GIS akan menjadi kunci bagi desa untuk mengidentifikasi potensi ekonomi, sumber daya alam, dan tantangan wilayah secara visual dan akurat.
Inti dari FGD ini mengerucut pada pentingnya kemandirian data desa sebagai fondasi pembangunan. Data yang valid dan berbasis geospasial, seperti yang diusung melalui SITAKRO dan GIS, adalah bahan bakar untuk perencanaan yang efektif, alih-alih hanya berfokus pada infrastruktur konektivitas semata.
Kegiatan ini sukses membekali Relawan TIK dengan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan pemerintah, ketersediaan infrastruktur, serta aplikasi teknologi terapan yang dapat mereka bawa langsung ke desa-desa dampingan. Semangat kolaborasi antara pemerintah pusat, BAKTI, akademisi, dan Relawan TIK ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya desa-desa cerdas (Smart Villages) yang berdaya saing di seluruh Indonesia.
Blitar, 05 November 2025 – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Kantor Wilayah Kerja IV Surabaya bersama Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Indonesia menggencarkan program konektivitas dan tata kelola jaringan internet mandiri di tingkat desa. Kegiatan sosialisasi dan diskusi lapang ini berlangsung selama dua hari di Kecamatan Kesamben dan Nglegok, Kabupaten Blitar, melibatkan pemerintah kecamatan dan belasan Kepala Desa setempat.
Sosialisasi ini berfokus pada “Program Konektivitas Mandiri Dan Digitalisasi di Wilayah Pelayanan Universal (WPUTI) Telekomunikasi dan Informatika” yang diinisiasi oleh Direktorat Layanan Telekomunikasi dan Informasi BAKTI. Kepala Kantor Wilayah Kerja IV BAKTI Komdigi Surabaya, Taruna Perdana Adi, hadir langsung memimpin tim di kedua lokasi, menegaskan peran BAKTI sebagai unit non-eselon Komdigi yang bertugas mengelola pembiayaan Kewajiban Pelayanan Universal dan menyediakan infrastruktur telekomunikasi.
Tujuan utama program adalah:
Mendorong terbentuknya unit usaha baru berbasis TI di desa.
Menjawab kebutuhan konektivitas yang stabil dan berkualitas.
Meningkatkan SDM dan konektivitas internet untuk mendukung kegiatan masyarakat dan generasi muda.
Mendorong tumbuhnya usaha dan pelayanan berbasis digital demi peningkatan ekonomi digital dan kesejahteraan masyarakat.
Maksud utama dari program ini adalah terwujudnya wilayah yang mampu mengelola potensi di wilayah tersebut dengan berbasis digital.
Pada hari pertama, Selasa, 04 November 2025, kegiatan dilaksanakan di Embung Gogoniti, Desa Kemirigede, Kecamatan Kesamben. Acara ini dihadiri oleh 5 Kepala Desa dan 1 Sekretaris Desa, serta Camat Kesamben, Amir Bharata, dan perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Blitar.
Sesi diskusi menampilkan kisah sukses yang disampaikan oleh Suwardiono, Sekretaris Desa Balerejo, Kecamatan Panggungrejo, yang telah berhasil membangun dan mengelola jaringan internet desa secara mandiri melalui BUMDes Artha Agung sejak tahun 2021. Upaya ini membuahkan hasil signifikan dengan tercapainya Break Event Point (BEP) hanya dalam waktu 14 bulan.
Hamzah Fathoni, Ketua Bidang Program Pengurus Pusat Relawan TIK Indonesia, turut hadir menjelaskan peran strategis Relawan TIK Indonesia dalam pendampingan program ini nantinya.
Rabu, 05 November 2025, diskusi berlanjut di Koi Park, Desa Kemloko, Kecamatan Nglegok. Kegiatan ini dihadiri oleh 7 Kepala Desa dan beberapa perwakilan, serta Camat Nglegok, Agus Munthalib. Kehadiran Relawan TIK menjadi lebih kuat dengan partisipasi tim dari Relawan TIK Indonesia Cabang Kabupaten Blitar dan Cabang Kabupaten Tulungagung, menunjukkan kolaborasi lintas wilayah.
Dalam implementasi program, BAKTI akan memfasilitasi kerja sama antara BUMDes dengan Internet Service Provider (ISP), termasuk dalam aspek legalitas dan pendampingan model bisnis.
Adapun pendampingan secara intens dan berkelanjutan akan dilakukan oleh Relawan TIK Indonesia, yang memiliki jaringan tersebar di 26 Wilayah di seluruh Indonesia serta di berbagai Kabupaten/Kota. Sinergi ini diharapkan menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program internet mandiri di desa.
Kegiatan ini menandai langkah konkret dalam upaya Pemerintah dan komunitas TIK untuk mengatasi kesenjangan digital, memastikan setiap desa memiliki akses dan kemampuan untuk mengelola konektivitas internetnya sendiri demi kemajuan ekonomi dan pelayanan publik berbasis digital.
Sidoarjo25 Oktober 2025 – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi melalui Program Konektivitas Mandiri menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat desa. Hal ini penting agar pengelolaan jaringan internet dapat berjalan mandiri, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial yang nyata bagi masyarakat.
Sebagai langkah konkret, BAKTI Komdigi melalui Wilayah Kerja IV Surabaya sukses menyelenggarakan Capacity Building: Pelatihan Analitik dan Optimalisasi Bisnis serta Pembangunan Tata Kelola Infrastruktur Jaringan Internet Mandiri Desa di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Sidoarjo, pada 20–24 Oktober 2025.
Kegiatan selama lima hari ini menjadi wadah kolaboratif dan ruang belajar yang intensif bagi para kepala desa dan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari berbagai wilayah. Mereka dibekali dengan materi teknis maupun manajerial. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana pengelolaan jaringan internet desa tidak hanya efektif secara operasional, tetapi juga mampu berdampak luas sebagai penggerak ekonomi desa.
“Pemerataan akses internet kini bukan lagi sekadar proyek pemasangan kabel atau menara. Ini adalah upaya strategis untuk membangun kemandirian digital desa dan memperkuat fondasi ekonomi masyarakat dari tingkat akar rumput,” ujar Taruna Perdana Adi, Kepala Kantor Wilayah Kerja IV, Surabaya BAKTI Komdigi dalam sambutannya.
Pada Sesi Pembangunan dan Tata Kelola Jaringan Internet Mandiri Desa yang difokuskan pada pengelolaan teknis, BAKTI Komdigi menggandeng narasumber ahli dari jejaring Relawan TIK Indonesia. Tiga orang Pengajar Utama turut hadir untuk berbagi ilmu dan pengalaman dalam bendera Internet Sambung Desa sebagai salah satu program pendampingan digitalisasi desa dan gerakan literasi digital masyarakat perdesaan. Mereka adalah Hamzah Fathoni, sebagai Founder Internet Sambung Desa yang juga Pengurus Pusat Relawan TIK Indonesia, Asep Mahpudin dari Relawan TIK Kabupaten Kuningan, dan Ary Sunaryo dari Relawan TIK Kabupaten Tulungagung.
Melalui pelatihan ini, BAKTI Komdigi berharap kepala desa dan pengurus BUMDes dapat menjadi agen perubahan yang menguasai tata kelola jaringan internet, memahami peluang bisnis digital, dan pada akhirnya menjadikan internet sebagai aset strategis untuk kesejahteraan dan kemajuan desa.
Kegiatan pembelajaran juga didukung oleh tim Asisten Pengajar yang kompeten, meliputi Wijaya Kusuma dari Relawan TIK Subang, serta Wempi dan Marjiono yang keduanya berasal dari Relawan TIK Kabupaten Blitar. Kehadiran para praktisi ini diharapkan mampu memberikan transfer pengetahuan yang aplikatif dan mudah diimplementasikan oleh para peserta di desa masing-masing.
Wates, Blitar — Selasa, 24 Juni 2025 | Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar mencatatkan kembali prestasi membanggakan. Kali ini dalam ajang Lomba Desa Digital Nasional 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Desa Wates berhasil masuk dalam 15 besar nasional dari total 117 desa peserta yang mengikuti seleksi administrasi awal. Sebagai bagian dari proses penilaian lanjutan, Tim Verifikasi dari Pusat Daya Saing (Pusdaing), Badan Pengembangan Informasi Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melakukan kunjungan lapang pada hari ini (24/06/2025).
Tim penilai terdiri dari tiga orang, Farida Yustina Noer Fathoni Putri,S.H.,M.H., Rosyid Imam Haqi, S.E. dan Polma Witri Sihombing, S.M. melakukan verifikasi terhadap tiga aspek utama indikator penilaian, yaitu :
(1) Bahwa Desa Wates dipastikan menunjukkan kesiapan dengan menyajikan dokumen pendukung kegiatan desa digital secara lengkap dan sistematis, termasuk dokumentasi RPJMDES beserta matriksnya, RKPDES rencana Kerja, Perdes Desa Digital/ Desa Cerdas, serta berbagai dokumen MOU/ PKS dengan berbagai Mitra baik NGO maupun Perguruan Tinggi dalam mendukung implementasi Desa Digital/ Desa Cerdas, serta berbagai keluaran laporan dari kegiatan Literasi Digital untuk berbagai komunitas masyarakat di desa Wates.
Verifikasi kelengkapan dokumen dan aplikasi
(2) Desa Wates mempresentasikan dua aplikasi unggulan, yaitu: yang pertama adalah SITAKRO (Sistem Informasi Data Mikro dan Layanan), yang digunakan untuk mengelola data mikro individu warga berbasis SDG’s dan layanan masyarakat berupa 41 Surat secara online. Yang kedua adalah aplikasi sederhana yang dibangun secara partisipatif oleh masyarakat untuk mendukung kegiatan kesehatan dan Posyandu oleh para kader Kesehatan Desa. Kedua aplikasi tersebut memudahkan pelayanan masyarakat serta memastikan basis data yang presisi.
Desa Wates mengintegrasikan seluruh kanal informasi dan komunikasi publik melalui Forum Aspirasi dan Musyawarah Tokoh Masyarakat yang dikoneksikan langsung ke WhatsApp Group, dengan tautan akses ditempel di website resmi wates-blitarkab.desa.id. Selain itu, desa Wates juga mengembangkan Landing Page Perniagaan untuk pelaku usaha dan UMKM desa, yang memuat katalog produk lokal seperti nanas unggulan dan komoditas pertanian lainnya, dan juga dapat diakses melalui website resmi desa.
Verifikasi dan cek Sinyal adanya Blankspot atau tidak
(3) Memastikan pemerataan akses internet di Desa Wates, dengan melakukan verifikasi yang diukur bukan hanya ketersediaan, tapi juga kualitas, pemanfaatan, dan keberlanjutan infrastruktur Jaringan Internet. Penilaian menyangkut ketersediaan dan Jangkauan (Accessibility and Coverage), mengukur sejauh mana jaringan internet telah tersedia dan mencakup seluruh wilayah Desa Wates terkait ketersediaan Internet di Kantor Desa dan titik Wi-Fi Gratis di Setiap Dusun, serta pembuktian masih adakah Area Blankspot.
Dengan lolosnya Desa Wates dalam 15 besar dari 117 desa peserta lomba secara nasional, yang ditindaklanjuti kunjungan verifikasi lapang ini mendapatkan dukungan penuh dari Bupati Blitar, Drs. Rijanto, MM., yang secara terpisah menyatakan kebanggaannya atas upaya Desa Wates dalam transformasi digital dan penerapan teknologi di desa.
“Saya sangat mengapresiasi kepemimpinan dan inovasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Wates, Mohammad Hamid Almauludi. Ini adalah contoh nyata yang patut menjadi role model bagi 220 desa lainnya di Kabupaten Blitar,” ujar Bupati Rijanto.
Bupati menekankan bahwa capaian ini sangat selaras dengan Misi Pembangunan Kabupaten Blitar, terutama terkait Catur Dharma 1, yaitu peningkatan kapasitas SDM, serta Catur Dharma 3, yaitu peningkatan pelayanan publik – dua pilar penting dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2025–2029 menuju Blitar Berdaya dan Berjaya.
Kepala Dinas PMD, Ketua RTIK dan Kepala Desa Wates Kabupaten Blitar
Tiga hari sebelum pelaksanaan kunjungan lapang (21/06/2025), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blitar, Bambang Dwi Purwanto, S.STP., M.Si., bersama Drs. Hamzah Fathoni, MM., Ketua Umum Relawan TIK Kabupaten Blitar sekaligus Ketua Bidang Program Pengurus Pusat Relawan TIK Indonesia, hadir di Wates untuk memastikan kesiapan akhir Bersama Kepala Desa Wates, Mohammad Hamid Al Mauludi, S.Pd.I. Mereka melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen verifikasi, berfungsinya Anjungan Pelayanan Mandiri, Perangkat IoT untuk pertanian cerdas di demplot Kelompok Tani, serta jaringan Wifi gratis untuk umum di dua dusun untuk masyarakat.
Selama verifikasi lapang, tim penilai didampingi oleh Sekretaris Kecamatan beserta Staff Kecamatan Wates, Sekretaris Dinas Kominfo dan Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Blitar beserta staf teknis yang memiliki peran strategis dalam pengembangan desa digital. Dukungan lintas sektor ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan desa dalam mewujudkan transformasi digital berbasis kemandirian.
Pasirharjo, Blitar – Sabtu, 31 Mei 2025 | Dalam rangka menyambut penerapan metode deep learning yang telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, Dr. Abdul Mu’ti, untuk tahun ajaran baru mendatang, UPT SD Negeri Pasirharjo 02, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar menggelar pelatihan pembuatan media pembelajaran interaktif bagi para guru. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Relawan TIK Kabupaten Blitar, yang menghadirkan Dian Tri Wiyono, S.Pd.Gr., Ketua Bidang Komunikasi Publik Relawan TIK Kabupaten Blitar sebagai narasumber utama.
Pelatihan ini difokuskan pada pengenalan dan praktik pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi AI (Artificial Intelligence), VR (Virtual Reality), dan AR (Augmented Reality) dengan memanfaatkan platform edukasi Assemblr EDU. Platform ini memungkinkan para guru untuk menciptakan pengalaman belajar tiga dimensi yang menarik dan mendalam tanpa memerlukan kemampuan desain atau pemrograman tingkat lanjut. Lebih istimewa lagi, para guru dapat memanfaatkan akun belajar.id milik mereka untuk mengakses berbagai fitur premium dari Assemblr EDU secara gratis.
Acara dibuka secara resmi oleh M. Kholik Hamdi, S.Pd, Kepala UPT SDN Pasirharjo 02, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam dunia pendidikan.
“Guru harus kreatif supaya siswa bisa memiliki kesadaran penuh, merasa senang, dan mempunyai pengalaman serta dampak dalam setiap pembelajaran. Untuk itu, dalam kegiatan pelatihan ini bapak ibu guru harus memperhatikan dengan seksama dan serap ilmu baru untuk anak didik kita,” ujar M. Kholik dengan penuh semangat.
Ia juga mengungkapkan bahwa sekolah akan mulai memperkenalkan mata pelajaran pemrograman (coding) dan KKA (Kecakapan Kehidupan Abad 21) mulai semester depan, sebagai bagian dari persiapan transformasi pendidikan yang holistik dan futuristik.
Dalam sesi pelatihan, peserta dikenalkan pada konsep pembelajaran mendalam (deep learning), sebuah pendekatan yang menekankan pemahaman konseptual, berpikir kritis, eksploratif, dan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Deep learning bukanlah kurikulum baru, melainkan strategi penguatan cara mengajar yang bisa diterapkan pada semua mata pelajaran.
Para peserta kemudian diberikan kesempatan langsung untuk mengeksplorasi Assemblr EDU dalam membuat media pembelajaran berbasis AR. Antusiasme terlihat dari seluruh guru yang hadir, meskipun sempat terkendala dengan kualitas jaringan internet yang kurang stabil di lingkungan sekolah. Namun demikian, semangat belajar para guru tetap tinggi.
Salah satu peserta, Nita Rosita, guru kelas 5, menyampaikan kesannya, “Saya merasa senang sekali karena mendapatkan ilmu baru. Ternyata banyak fitur di Assemblr EDU yang bisa digunakan secara gratis melalui akun belajar.id. Ini sangat membantu saya untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan Interaktif”.
Pelatihan ini tidak hanya menambah wawasan teknologi bagi para guru, tetapi juga membuktikan bahwa transformasi pendidikan digital di lingkungan sekolah dasar bisa dimulai dari langkah konkret dan kolaboratif seperti ini.
Sebagai penutup, Dian Tri Wiyono, S.Pd.Gr., Sebagai Narasumber yang juga Ketua Bidang Komunikasi Publik Relawan TIK Kabupaten Blitar menyampaikan harapannya agar para guru terus mengeksplorasi potensi teknologi dalam pendidikan. Ia menegaskan bahwa guru bukan hanya pengajar, tetapi inovator yang mampu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan kontekstual bagi generasi muda.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, UPT SD Negeri Pasirharjo 02 telah menandai satu langkah penting menuju pendidikan masa depan yang berbasis teknologi, kreatif, dan berpusat pada siswa. Harapannya, model pelatihan ini dapat direplikasi di sekolah-sekolah lain di Kabupaten Blitar guna mendukung visi besar pendidikan nasional yang adaptif dan transformative.
Blitar, 22 Mei 2025 – Kabupaten Blitar resmi menunjuk tiga desa untuk mewakili daerahnya dalam ajang Lomba Desa Digital Nasional 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal. Penunjukan ini menindaklanjuti Surat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor B-712/HMS.01.03/IV/2025 tanggal 23 April 2025 tentang Penyampaian Kegiatan Festival Bangun Desa Bangun Indonesia.
Tiga desa yang dipercaya untuk menjadi duta Kabupaten Blitar dalam ajang bergengsi ini adalah Desa Kemirigede di Kecamatan Kesamben, Desa Wates di Kecamatan Wates, dan Desa Sawentar di Kecamatan Kanigoro. Pemilihan desa-desa ini didasarkan pada potensi digitalisasi yang sudah mulai berkembang di masing-masing desa, komitmen kepala desa, serta kesiapan perangkat desa dalam menghadapi era digitalisasi pemerintahan desa.
Sebagai bentuk persiapan, Hamzah Fathoni, Ketua Umum Relawan TIK Kabupaten Blitar sekaligus Ketua Bidang Program Pengurus Pusat Relawan TIK Indonesia, memimpin langsung briefing teknis bersama tiga kepala desa dan perangkat desa terkait pada hari Rabu, 21 Mei 2025. Kegiatan ini berlangsung di Embung Gogoniti, Desa Kemirigede, Kecamatan Kesamben, dengan penuh semangat kolaborasi.
Hadir dalam kegiatan tersebut adalah:
Hari Purnawan, Kepala Desa Kemirigede,
Hamid Almauludi, Kepala Desa Wates, dan
Mujianto, Kepala Desa Sawentar.
Dalam briefing tersebut, Hamzah Fathoni menjelaskan secara detail tentang strategi pendaftaran, termasuk pemenuhan indikator penilaian lomba, penyusunan dokumen administrasi, serta pembuatan video profil desa digital yang menjadi salah satu syarat utama lomba. Para kepala desa juga didorong untuk menggali potensi digitalisasi di masing-masing wilayah, mulai dari layanan pemerintahan berbasis digital, pemanfaatan teknologi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga literasi digital untuk warga desa.
“Kami ingin memastikan setiap desa paham betul tentang konsep Desa Digital—bukan hanya sekadar pemanfaatan teknologi, tapi juga mencakup inovasi layanan publik, edukasi masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal berbasis digital,” ujar Hamzah Fathoni dalam sesi diskusi.
Sementara itu, para kepala desa menyampaikan komitmen penuh untuk mempersiapkan desanya dengan maksimal. “Ini kesempatan emas bagi kami untuk memperkenalkan potensi desa, terutama dalam mendukung program nasional digitalisasi desa. Kami siap bekerja sama dengan Relawan TIK dan berbagai pihak,” kata Hari Purnawan, Kepala Desa Kemirigede, mewakili rekan-rekannya.
Lomba Desa Digital Nasional 2025 sendiri merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam Festival Bangun Desa Bangun Indonesia, yang menjadi agenda tahunan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Ajang ini bertujuan untuk mendorong transformasi digital di tingkat desa, meningkatkan inovasi pelayanan publik, serta memperkuat ketahanan ekonomi desa melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Dengan semangat gotong royong, diharapkan Desa Kemirigede, Desa Wates, dan Desa Sawentar dapat memberikan yang terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Blitar di kancah nasional. Persiapan intensif akan terus dilakukan, termasuk penyusunan video profil desa, dokumentasi inovasi digital, hingga simulasi presentasi di hadapan tim penilai.
Festival Bangun Desa Bangun Indonesia dan Lomba Desa Digital Nasional 2025 diharapkan menjadi momentum percepatan digitalisasi desa sebagai bagian dari pembangunan Indonesia dari pinggiran.
Blitar – Rabu, 28 Mei 2025 menjadi momentum penting bagi penguatan literasi digital di Kabupaten Blitar. Bertempat di Gedung Pertemuan Kantor Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, sebanyak 15 peserta dari perwakilan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dari berbagai desa di Kabupaten Blitar antusias mengikuti kegiatan Pelatihan Pemantauan Akses Internet Berbasis Komunitas dengan tema “Pemahaman Hak Akses Internet dan Pengukuran Jaringan Internet Berbasis Komunitas di Kabupaten Blitar”. Kegiatan ini merupakan awal implementasi Rencana Kegiatan Tindak Lanjut (RKTL) Digitalisasi Desa Sebagai Salah Satu Strategi Mewujudkan Misi Pembangunan Kabupaten Blitar 2025-2029 Menggunakan Pendekatan Desa Cerdas.
Acara dimulai tepat pukul 09.30 WIB dengan pembukaan oleh Hamzah Fathoni, Ketua Umum Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kabupaten Blitar. Dalam sambutannya, Hamzah menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keterbukaan akses internet yang adil, merata, dan aman. “Di era digital saat ini, kita bukan hanya pengguna, tetapi juga penjaga ruang digital kita sendiri,” ujarnya penuh semangat.
Disambung oleh sambutan Mujianto, Kepala Desa Sawentar selaku tuan rumah, yang mengapresiasi inisiatif pelatihan ini sebagai langkah maju dalam membangun literasi digital di desanya. “Kami berharap kegiatan ini membawa dampak positif bagi masyarakat desa dalam memahami hak-haknya di dunia digital,” tutur Mujianto.
Kegiatan dibuka Hamzah Fathoni, Ketua Umum Relawan TIK Kabupaten Blitar
Sebelum masuk ke materi inti, peserta diajak melakukan sesi perkenalan yang menarik. Mereka menuliskan nama pada stiker yang ditempelkan di baju masing-masing sebagai identitas, lalu menuliskan harapan mereka di sticky note untuk ditempelkan pada papan plano. Harapan-harapan tersebut bervariasi, mulai dari “Ingin mengedukasi masyarakat tentang hak digital”, “Ingin tahu cara cek kecepatan internet di rumah”, hingga “Ingin lebih paham tentang keamanan digital”. Momen ini menjadi awal yang menggugah kesadaran bersama tentang pentingnya literasi digital dalam kehidupan sehari-hari.
Sesi pertama diisi oleh Tesa dari SAFENet Trenggalek. Dengan gaya penyampaian yang komunikatif, Tesa menjelaskan tentang hak akses internet sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang mencakup hak untuk mengakses internet, kebebasan berekspresi di ranah digital, dan rasa aman di dunia maya.
Tesa juga memaparkan berbagai bentuk hambatan yang sering dialami masyarakat, seperti infrastruktur yang tidak merata (tower, jaringan, WiFi), layanan yang sulit diakses, sinyal lemah, dan pemblokiran oleh pemerintah terhadap beberapa situs atau layanan.
Jenis-jenis pembatasan akses internet—dikenal sebagai internet shutdown—juga dibahas, mulai dari bandwidth throttling, app shutdown, broadband shutdown, mobile shutdown, hingga total internet blackout. Tesa menekankan bahwa pembatasan semacam itu, meskipun kadang berdalih untuk mencegah penyebaran hoaks atau ujaran kebencian, sejatinya tetap merupakan bentuk pelanggaran hak digital jika dilakukan tanpa transparansi dan akuntabilitas.
Sesi ini juga membuka ruang tanya-jawab, salah satunya dari Yongki (Desa Kalitengah) yang mempertanyakan batasan hak akses internet bagi anak-anak. Tesa menjelaskan adanya kategori usia dalam aturan penggunaan internet, serta pentingnya peran orang tua dalam mengawasi perilaku digital anak-anak mereka.
Materi berikutnya disampaikan oleh Unggul Sagena dari SAFENet Jakarta. Unggul menyoroti tantangan hak digital dari sisi infrastruktur, layanan, dan kebijakan. Menurutnya, keberadaan platform digital harus sejalan dengan aturan yang ada, termasuk pembatasan usia dan rating aplikasi. SAFENet, kata Unggul, aktif melaporkan berbagai pelanggaran hak akses internet, termasuk pemblokiran atau pemadaman akses yang tidak transparan.
Unggul juga mengajak peserta untuk melakukan refleksi berkelompok, membahas situasi hak digital di wilayah masing-masing. Peserta dibagi menjadi tiga kelompok: Infrastruktur, Layanan, dan Kebijakan. Hasil diskusi mereka mencerminkan realitas yang dihadapi masyarakat Blitar:
Kelompok Layanan (Fathkul Ulum, Wonorejo, Srengat) mencatat adanya gangguan layanan, terutama saat pemilu, dan iklan yang mengganggu. Tips melindungi diri: mencatat detail saat menghubungi customer service, memberikan respons baik, dan menyampaikan keluhan hingga ke atasan.
Kelompok Infrastruktur (Yoga Wiyana, Balerejo, Wlingi) menyoroti keterbatasan jaringan di wilayah tertentu, termasuk beberapa dusun di Desa Ngadirenggo, Tepas, dan Tembalang yang masih mengalami blank spot.
Kelompok Kebijakan (Yongki, Kalitengah, Panggungrejo) menekankan pentingnya literasi digital agar masyarakat tidak mudah terjebak, termasuk kasus penyalahgunaan data pribadi untuk pinjaman online ilegal.
Diskusi ini membuka mata peserta tentang pentingnya kolaborasi dan advokasi di tingkat komunitas untuk memperjuangkan hak digital.
Setelah ISHOMA, kegiatan dilanjutkan dengan sesi praktis: Simulasi OONI PROBE, dipandu oleh Unggul. OONI PROBE adalah perangkat lunak gratis yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya pemblokiran situs atau aplikasi, serta mengukur kecepatan internet (performance test). Peserta diajak mencoba berbagai fitur OONI PROBE, seperti:
Website Test: Mengecek situs apakah terblokir atau tidak (ditandai warna hijau, oranye, atau merah).
Instant Messaging Test: Mengecek status WhatsApp atau aplikasi pesan lain.
Circumvention Test: Memeriksa aplikasi yang diblokir.
Performance Test: Mengukur kecepatan internet di rumah masing-masing.
Peserta tampak antusias mengikuti simulasi ini, terutama saat mencoba sendiri dan menemukan beberapa situs yang ternyata diblokir di Indonesia.
Unggul menekankan pentingnya partisipasi komunitas dalam pemantauan akses internet untuk memastikan internet tidak dimonopoli oleh segelintir pihak. “Kita harus jaga agar internet tetap terbuka untuk semua,” tegasnya.
Di penghujung acara, Unggul menegaskan bahwa pelatihan ini bukan sekadar pembelajaran teknis, tetapi juga upaya kolektif untuk memperjuangkan hak digital sebagai bagian dari hak asasi manusia. Peserta menyampaikan refleksi dan harapan yang mereka tulis di awal, yang sebagian besar sudah tercapai, seperti mendapatkan ilmu baru, memperluas jaringan, dan memahami pentingnya hak akses internet.
Sebagai penutup, dilakukan post-test untuk mengukur pemahaman peserta dan pemberian tugas mandiri melalui tautan online. Kegiatan diakhiri dengan foto bersama sebagai tanda komitmen untuk terus memperjuangkan keterbukaan akses informasi di era digital.
Melalui kegiatan ini, harapannya, lahir komunitas-komunitas desa yang lebih melek digital, mampu melakukan pemantauan akses internet secara mandiri, dan siap menjadi agen perubahan dalam memperjuangkan hak digital di Kabupaten Blitar.
Blitar, 8 Mei 2025 — Komitmen mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, efisien, dan inklusif kian nyata di Kabupaten Blitar. Bertempat di ruang pertemuan Kantor Kecamatan Wlingi, pada Kamis (8/5), berlangsung kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Persiapan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut (RKTL) dalam rangka implementasi strategi Misi Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2025–2029 dengan pendekatan Desa Cerdas.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari empat desa, yakni Desa Tembalang, Desa Ngadirenggo, Desa Tegalasri, dan Desa Balerejo. Dua desa terakhir dihadiri oleh Kepala Desa, Direktur BUMDes, dan operator desa secara langsung. Sementara itu, Desa Tembalang dan Ngadirenggo diwakili oleh Sekretaris Desa, Direktur BUMDes, dan operator desa.
Turut hadir dan memimpin langsung kegiatan ini Camat Wlingi, Suwito, S.Sos., M.Si., yang didampingi oleh Sekretaris Kecamatan dan para Kepala Seksi. Dari pihak Pemerintah Kabupaten Blitar, hadir Kepala Bidang APTIKA Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar. Sementara itu, narasumber utama dalam kegiatan ini adalah Hamzah Fathoni, Ketua Umum Relawan TIK Kabupaten Blitar sekaligus Ketua Bidang Program Pengurus Pusat Relawan TIK Indonesia.
Dalam penjelasannya, Hamzah Fathoni menekankan pentingnya kebijakan transformasi digital sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045. Dijelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto pada 10 Februari 2025 telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, yang menegaskan digitalisasi sebagai strategi utama penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efisien, dan inklusif.
“Desa Digital menjadi prioritas nasional, bahkan menjadi bagian dari prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2025. Ini peluang besar bagi desa-desa untuk mempercepat pembangunan berbasis teknologi,” tegas Hamzah.
Kabupaten Blitar sendiri telah merancang strategi digitalisasi desa sebagai langkah awal mewujudkan Misi Pembangunan Daerah 2025–2029. Adapun dua tujuan utama dari strategi ini Adalah: (1) Meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik yang akuntabel dan bebas korupsi; (2) Mempermudah akses layanan, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui TIK.
Dalam tahap awal, digitalisasi desa akan difokuskan di 26 desa yang tersebar di 22 kecamatan.
Hamzah menyampaikan lima tahapan kegiatan utama yang akan dilaksanakan sampai akhir tahun 2025:
Lokakarya Hak Akses Internet dan Pengukuran Jaringan Lokakarya ini melibatkan 15 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dari berbagai desa, membahas hak akses internet dan praktik pemantauan jaringan dengan tools sederhana.
Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Desa Melalui kolaborasi dengan APJII, RTIK, Kemendesa, dan pemerintah desa, dilakukan penyediaan internet hingga ke tingkat pelanggan desa melalui skema bisnis BUMDes. Pelatihan teknis untuk penggelaran kabel, manajemen bandwidth, dan model bisnis juga akan diberikan.
Pemutakhiran Data Warga Berbasis SDG’s Menggunakan aplikasi SITAKRO, data warga akan diperbarui oleh enumerator terlatih yang juga berfungsi sebagai kader digital desa. Proses ini penting untuk mendukung aplikasi administrasi desa berbasis data akurat.
Implementasi Aplikasi Administrasi Desa Berbasis Data Warga SITAKRO juga berfungsi sebagai aplikasi layanan persuratan dan administrasi. Implementasi akan melibatkan proses identifikasi kebutuhan, pelatihan, dan monitoring.
Pengembangan Website Desa Website desa akan dibangun atau dikembangkan kembali jika sebelumnya sudah ada namun tidak aktif. Dukungan diberikan oleh PANDI dan RTIK, termasuk penyediaan domain desa.id. Pelatihan untuk operator dan perangkat desa menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan layanan digital ini.
Pemetaan Data Mikro Potensi Desa Dengan teknologi GIS, kegiatan ini memetakan potensi ekonomi, SDA, SDM, dan fasilitas desa untuk dasar kebijakan dan penanggulangan darurat.
Camat Wlingi, Suwito, menyampaikan apresiasi dan harapan agar desa-desa di wilayahnya menjadi pelopor transformasi digital di Blitar. “Kegiatan ini bukan hanya untuk memenuhi program pusat atau kabupaten, tapi demi meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat secara nyata,” ujarnya.
Sementara itu, para peserta menyambut antusias rencana yang disampaikan dalam acara ini. Retnoningsih, Kepala Desa Tegalasri menyatakan kesiapannya untuk mengikuti setiap program kegiatan mulai dari Lokakarya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), pemutakhiran data individu warga berbasis SDG’s, Implementasi Aplikasi Layanan Administrasi Berbasis Data Warga, dan Pemetaan Data Mikro Potensi Desa.
“Kami akan mendukung dan mengikuti semua bentuk kegiatan untuk menunjang Misi Pembangunan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, akan tetapi untuk domain dan Website desa sudah kami Kelola secara mandiri oleh perangkat desa, akan tetapi masih perlu ditingkatkan kapasitas teknisnya. Demikian juga dengan infrastruktur jaringan internet di desa Tegalasri sudah dikelola secara mandiri oleh BUMDES”, kata Retnoningsih, Kades Tegalasri.
Kepala Desa Balerejo Setiyoko juga sepakat dengan dukungan untuk mengikuti program dan kegiatan untuk mewujudkan Misi Bupati seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Tegalasri.
“Kami desa Balerejo siap untuk menganggarkan untuk pengembangan Informasi kepada warga dengan cara memasang CCTV dan Layar Smart TV di setiap titik strategis (misal Pos kamling), selain dari rangkaian program kegiatan untuk mendukung Misi Pembangunan Bapak Rijanto dan Kaji Beky”, ditegaskan Setiyoko, Kades Balerejo.
Sedangkan Desa Ngadirenggo selain akan mengikuti sama seperti tiga desa yang lain, karena beberapa wilayah dusunnya masih kesulitan akses Internet, maka perlu ditambahkan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Desa secara mandiri dengan dampingan dari Relawan TIK dan APJII.
Ke empat desa peserta yang hadir, termasuk dari Desa Tembalang siap mensukseskan Misi Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Blitar dalam bentuk Digitalisasi Desa Dalam Mendukung Pelayanan Publik di Kabupaten Blitar Tahun 2025. Sehingga mereka mengaku siap mengikuti pelatihan teknis dan mengawal implementasi sistem digital yang terintegrasi.
Kegiatan hari ini ditutup dengan pendaftaran secara online dari peserta yang mewakili Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dari desa masing untuk mengikuti Lokakarya Pemahaman Hak Akses Internet dan Pelatihan Pemantauan Jaringan Internet Berbasis Komunitas Tahun 2025. Kegiatan Lokakarya ini akan diselenggarakan oleh Relawan TIK dan Bidang IKP Dinas Kominfo Startistik dan Persandian Kabupaten Blitar bekerjasama dengan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), pada tanggal 28 mei 2025, bertempat di Ruang Perdana Kantor Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Lantai 2.
Jakarta | Relawan TIK Indonesia dalam hal ini Ketua Umum Pengurus Pusat Hani Purnawanti dan Ketua Bidang Program Hamzah Fathoni diundang sebagai salah satu Nominator untuk mengikuti rapat Kampanye World Summit on the Information Society (WSIS) Prize 2025 dan Konferensi Pers bersama Nezar Patria, Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital RI Jakarta. Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu (16/4) ini merupakan upaya Kemkomdigi untuk menyosialisasikan ajang WSIS Prize 2025 yang digelar PBB melalui International Telecommunication Union (ITU) agar masyarat Indonesia turut mendukung inisiasi dan inovasi anak bangsa di kancah global.
Sebagai informasi, tahun ini Indonesia menempatkan 12 inisiatif nominator yang salah satunya adalah inisiatif dari Relawan TIK Indonesai – Empowering Rural Communities Through Digital Literacy sebagai unggulan di tujuh kategori. Dukungan dapat dilakukan dengan membuka tautan https://s.id/pilih-indonesia, lalu memilih 18 kategori didalamnya. Untuk memastikan suara kita terekap dengan baik, silakan voting sebelum 1 Mei 2025 pukul 04.00 WIB dini hari.
Dukungan publik melalui voting daring dinilai penting untuk memperkuat posisi Indonesia di forum global yang dihela oleh PBB. Kementerian Komunikasi dan Digital secara resmi menyampaikan dukungan terhadap 12 inisiatif dan inovasi nasional yang menjadi nominator dalam ajang World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2025. Ajang penghargaan internasional bergengsi yang diselenggarakan oleh International Telecommunication Union (ITU) – PBB menjadi salah satu tolok ukur penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta digital secara global.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa WSIS Prizes merupakan platform penting untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kapasitas dan komitmen tinggi dalam memanfaatkan TIK untuk menjawab sejumlah persoalan di masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
“WSIS Prizes bukan hanya ajang penghargaan, tetapi juga bentuk pengakuan global terhadap praktik baik dalam transformasi digital. Partisipasi aktif Indonesia menunjukkan bahwa kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta solusi digital yang berdampak dan bermakna,” jelasnya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Komdigi Jakarta Pusat, Rabu (16/04/2024).
Menurut Nezar Patria, Indonesia secara konsisten berpartisipasi dalam WSIS Prizes dan telah menorehkan prestasi membanggakan pada tahun-tahun sebelumnya. “Sejumlah inovasi dan inisiatif asal Indonesia berhasil menjadi finalis dan bahkan meraih penghargaan utama di berbagai kategori,” tegasnya. Tahun ini, beberapa inovasi dan inisiatif Indonesia telah masuk ke dalam daftar nominator resmi WSIS Prize yang merupakah saringan lebih dari 1000 inovasi dan inisiatif yang didaftarkan ke komite WSIS
Saat ini WSIS Prizes memasuki tahapan voting daring yang terbuka untuk publik global. “Proses pemungutan suara ini akan sangat menentukan apakah inovasi dan inisiatif tersebut akan melaju sebagai pemenang pada ajang penganugerahan di Jenewa, Swiss, yang pengumumannya dijadwalkan pada 11 – 17 Juli 2025,” ungkap Nezar Patria.
Wamenkomdigi Nezar Patria mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut memberikan suara (vote) dan menyebarluaskan informasi ini kepada khalayak luas. Informasi lengkap tentang inovasi dan inisiatif nominator Indonesia dan cara melakukan voting dapat diakses melalui pranala / link https://s.id/pilih-indonesia, selambatnya 1 Mei 2025 pukul 04.00 WIB.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik dari kalangan pemerintah, industri, komunitas, masyarakat sipil, akademisi, maupun media, untuk ikut menyukseskan partisipasi merah-putih di kancah global. Makin banyak dukungan, makin besar peluang kita membawa pulang penghargaan yang membanggakan bagi bangsa,” tegasnya.
Ajang WSIS Prizes dibagi ke dalam berbagai kategori yang mewakili 11 (sebelas) WSIS Action Lines dan relevansi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), mulai dari kategori infrastruktur digital, peningkatan kapasitas, media, e-government, e-health, e-agriculture, hingga inklusi digital. Setiap inovasi dan inisiatif dinilai berdasarkan kebermaknaan, dampak, kemudahaan di replikasi, dan skalabilitasnya dalam konteks Pembangunan digital.