Blitar, 26 September 2025 – Upaya percepatan transformasi digital di tingkat desa mendapat dorongan signifikan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Digitalisasi Desa dalam Mendukung Pelayanan Publik”. Kegiatan strategis ini diselenggarakan oleh Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Indonesia, difasilitasi oleh Pusat Pengembangan Daya Saing (Pusdaing) Desa dan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), serta berkolaborasi dengan Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintahan Digital Daerah Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Pemerintah Kabupaten Blitar.
FGD ini berlangsung selama tiga hari, pada Rabu hingga Jumat, 24–26 September 2025, di Hotel Santika Blitar, dan menjadi wadah penting untuk mematangkan strategi implementasi teknologi dalam mewujudkan layanan publik desa yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Acara pembukaan dihadiri langsung oleh Bupati Blitar, Drs. H. Rijanto, M.M., menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap program digitalisasi desa. Sejumlah narasumber kunci dari pemerintah pusat dan akademisi turut hadir memperkaya diskusi, antara lain:
- Drs. Luthfi Latief, M.Si., (Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing Desa dan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT)
- Aris Kurniawan, S.Sos., M.Comn., (Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintahan Digital Daerah, Kementerian Komunikasi dan Digital)
- Rian Rusman, S.Kom., M.M., (Narasumber dari Komdigi)
- Dr. Jokhanan Kristiyono, (Rektor STIKOSA AWS)
- Miftakul Huda, S.Kom., (Perwakilan Relawan TIK)
Turut hadir pula perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blitar, Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, Kepala Desa serta perangkat desa dari tiga desa percontohan (pilot project), yaitu Desa Wates, Desa Sawentar, dan Desa Kemirigede.
FGD ini secara khusus mendorong desa-desa untuk mengintegrasikan dan memanfaatkan tiga aplikasi utama secara terpadu demi pelayanan administrasi desa yang optimal: SITAKRO, SIDEKA-NG, dan SKTM.
Fokus utama diletakkan pada implementasi SITAKRO (Sistem Informasi Data Mikro), sebuah sistem yang berfungsi mengelola data mikro individu warga desa berbasis standar SDGs Desa. SITAKRO akan menjadi fondasi data yang kuat, memastikan bahwa setiap layanan dan kebijakan publik di desa benar-benar berbasis data yang presisi.
SITAKRO ini akan diterapkan pertama kali di tiga desa percontohan—Desa Wates, Desa Sawentar, dan Desa Kemirigede. Diharapkan, keberhasilan praktik baik di ketiga desa ini dapat menjadi model yang teruji dan siap direplikasi oleh desa-desa lain di seluruh Indonesia.
Hasil dari FGD ini menjadi modal berharga bagi Kemendes PDT, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Relawan TIK Indonesia untuk merumuskan kebijakan dan program pendampingan yang lebih terarah. Tujuan akhir dari seluruh upaya ini adalah mewujudkan pelayanan publik desa yang prima, inklusif, dan sepenuhnya berbasis data, menjembatani kesenjangan digital, dan membawa manfaat teknologi langsung kepada masyarakat di perdesaan.
